Berubah Status Rumah Sakit Daerah Diharapkan Tingkatkan Layanan

KBRN, Denpasar: Ditengah Pandemi Covid-19, DPRD Bali terus bekerja membahas beberapa Rancangan Peraturan Daerah yang masih tersisa. Salah satunya Rancangan Peraturan Daerah-Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .

Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, DPRD Bali menggelar sidang paripurna dengan agenda penjelasan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah-Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, di kantor DPRD Bali, Senin (12/10). 

Raperda ini disusun untuk meningkatkan efektifitas, profesionalisme, dan kinerja layanan rumah sakit Daerah serta melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati ketika menyampaikan Penjelasan Kepala Daerah Terhadap Raperda Provinsi Bali Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, di Gedung Sidang Utama DPRD Provinsi Bali.

Wagub Cok Ace menjelaskan beberapa perubahan yang terdapat dalam Raperda ini diantaranya dalam Raperda ini mengatur mengenai Rumah Sakit Daerah tidak sebagai UPTD, tetapi sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian dan tetap bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.  Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh Direktur sebagai jabatan struktural, yang berdasarkan ketentuan sebelumnya dilaksanakan oleh pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan.

" Kebijakan ini diharapkan akan memberi dampak yang baik dan bisa menjamin kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat," ucapnya.

Setelah Penjelasan Kepala Daerah Terhadap Raperda Provinsi Bali Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dibacakan, diharapkan anggota dewan juga dapat memberikan sumbang saran dan masukan demi penyempurnaan Raperda ini. Dan, agar Raperda ini dapat dibahas sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, untuk selanjutnya mendapat persetujuan bersama sebelum nantinya akan di sahkan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00