BPJAMSOSTEK Komit Proteksi Pekerja BPU

BPJAMSOSTEK Komit Proteksi Pekerja BPU. (Humas BPJAMSOSTEK)

KBRN, Manado : Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memiliki perhatian luar biasa terhadap perlindungan jaminan sosial bagi pekerja bukan penerima upah. 

Kali ini pemerintahan yang dipimpin Gubernur Olly Dondokambey menggandeng BPJAMSOSTEK untuk memberikan proteksi kepada 36.000 buruh tani dan petani penggarap. 

Sebagai bukti komitmen tersebut, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey bersama Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto secara simbolis menyerahkan kartu kepesertaan BPJAMSOSTEK kepada 5 perwakilan buruh tani dan petani penggarap di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Rabu (23/9/2020).

Kepedulian itu pun mendapat apresiasi dari Museum Rekor Indonesia (MURI). Tak sebatas apresiasi, kegiatan itu berhasil membukukan rekor dunia “Pemrakarsa dan Penyelenggara Perlindungan Program JAMSOSTEK kepada Petani Terbanyak” yang tercatat dengan nomor No. 9650/R.MURI/IX/2020. 

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengatakan, sebelumnya Pemprov Sulut bersama BPJAMSOSTEK juga pernah membuat rekor dengan memberikan perlindungan program jaminan sosial kepada 35.000 pekerja lintas agama pada tahun 2018. 

"Sebenarnya kami akan mendaftarkan sebanyak 150.000 buruh tani dan petani penggarap, namun hingga saat ini baru 36.000 petani yang telah memenuhi syarat administasi yaitu KTP, karena banyak dari mereka yang ragu untuk mencantumkan profesi petani di KTP mereka. Oleh karena itu saya menghimbau agar jangan pernah merasa ragu dan takut menjadi petani, karena sudah dilindungi oleh BPJAMSOSTEK," kata Olly. 

Sementara Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Agus Susanto menyampaikan, profesi dibidang pertanian memiliki risiko besar. Maka dari itu diperlukan proteksi atau perlindungan sosial yang komprehensif. 

“Perlindungan jaminan sosial menjadi hal krusial yang harus dimiliki para petani. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang telah mempercayakan perlindungan para petani di wilayahnya kepada BPJAMSOSTEK,” ungkapnya. 

Perlindungan yang diberikan adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) hingga bulan Desember 2020, dan sesuai Peraturan Gubernur perlindungan tersebut akan terus dianggarkan setiap tahun.

“Semoga dengan diberikan perlindungan ini, petani di wilayah Sulawesi Utara dapat bekerja lebih tenang, produktivitas meningkat sehingga mampu membantu pemulihan ekonomi nasional yang terkena imbas pandemi COVID-19," kata Agus. 

Anggota Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK, Rekson Silaban pada kesempatan yang sama mendukung langkah dan kepedulian Pemprov Sulawesi Utara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat pekerja di daerahnya.

“Saya sangat mendukung inovasi Pemprov Sulut untuk memberikan perlindungan kepada para petani, karena mereka memiliki jasa yang besar kepada perekonomian negeri ini, namun banyak diantara mereka yang belum hidup sejahtera dan tidak memiliki jaminan sosial yang bisa melindungi mereka dari risiko-risiko yang mungkin terjadi saat mereka bekerja. Saya berharap Provinsi lain juga dapat mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Pemprov Sulut ini," tegas Rekson. 

Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Bali Nusa Tenggara Papua (Banuspa) Deny Yusyulian ditempat terpisah menjelaskan, perlindungan yang diberikan kepada peserta bukan penerima upah (BPU) adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). 

Manfaat dari program JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja mulai dari perjalanan pergi, pulang dan di tempat kerja, perawatan dan pengobatan tanpa batasan biaya sesuai kebutuhan medis, santunan pengganti upah selama tidak bekerja, santunan kematian karena kecelakaan kerja sebesar 48x upah, santunan cacat total hingga maksimal sebesar 56x upah, dan bantuan beasiswa maksimal sebesar Rp 174 juta untuk maksimal dua orang anak sejak masuk taman kanak-kanak (TK) hingga anak pekerja lulus dari bangku kuliah.

"Sedangkan program JKM memberikan manfaat berupa santunan kepada ahli waris sebesar Rp42 juta yang terdiri dari santunan kematian yang diberikan secara sekaligus dan berkala selama 24 bulan serta bantuan biaya pemakaman. Ditambah dengan bantuan beasiswa yang sama dengan manfaat JKK yaitu untuk 2 orang anak dengan maksimal Rp174 juta," pungkas Deny.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00