Sanksi Prokes, Pemprov Bali Dituntut Transparan

Sanksi Prokes, Pemprov Bali Dituntut Transparan. (Istimewa)

KBRN, Denpasar : Kasus penularan COVID-19 di Bali awal pekan ini meningkat. Bila pekan lalu angkanya berhasil ditekan dibawah 100 orang per hari, saat ini kembali melambung tinggi. 

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali mencatat, terjadi penambahan 139 kasus dalam 24 jam terakhir. Secara kumulatif kasus korona di Bali per 21 September 2020 sebanyak 7.888 orang.

Penambahan juga terjadi untuk pasien meninggal dunia sebanyak 6 orang. Hingga kini pasien COVID-19 yang meninggal dunia mencapai 222 orang.

Disisi lain, pasien yang dinyatakan sembuh bertambah 80 orang. Secara keseluruhan total pasien sembuh menembus angka 6.418 orang. 

Sedangkan pasien dalam perawatan (kasus aktif) sebanyak 1.248 orang. 

Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengakui, penambahan kasus diakibatkan ketidaktaatan masyarakat menjalankan protokol kesehatan. 

Bahkan, Sekda Provinsi Bali itu menyebut, masih ada warga tidak menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. 

"Kami mengimbau, agar ajakan pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini terus kita ikuti bersama-sama," ungkapnya dalam siaran pers yang diterima RRI, Senin (21/9/2020). 

Menyiasati kondisi itu, Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki 'amunisi' berupa Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 46 Tahun 2020. Regulasi ini mengatur tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. 

Sejak diberlakukan Senin 7 September 2020, Pergub ini berhasil menjerat ribuan pelanggar. Menurut data, periode 7 - 18 September 2020, 3.051 pelanggar protokol telah ditindak. 

Dari jumlah itu, 355 dikenai sanksi fisik, 1.698 mendapat teguran lisan, 283 orang ditegur secara tertulis, 317 dijatuhi sanksi kerja sosial di fasilitas umum, 244 mendapat sanksi denda administratif sebesar Rp100.000 per orang, dan 138 lainnya dikenakan hukuman berupa tunda pelayanan administratif. 

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati menyebut, Pergub Nomor 46 Tahun 2020 tidak melulu berbicara sanksi denda administratif.

"Sebenarnya kuncinya adalah bagaimana menimbulkan kesadaran masyarakat. Ini yang paling benar kuncinya. Bahwa ini lah satu-satunya cara yang kita bisa atasi. Pakai masker, dan jalankan protokol kesehatan. Ini yang sebenarnya kita tekankan kepada masyarakat," katanya. 

Sementara Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali, Umar Ibnu Al-Khatab meminta pemerintah transparan dalam pengelolaan dana denda administratif dari para pelanggar protokol kesehatan.

"Kita berharap uang yang diambil dari para pelanggar, tentu dipakai untuk melakukan pencegahan penyebaran virus korona ya. Jadi tidak dipergunakan untuk hal-hal lain. Karena ini kan sanksi yang ditujukan kepada mereka yang melanggar protokol kesehatan, sehingga apapun yang didapatkan dari Pergub ini, terutama menyangkut sanksi dana, maka itu dipakai untuk kepentingan pencegahan virus korona," tegasnya. 

Umar mengatakan, selama ini tidak ada penjelasan dari Pemprov Bali perihal pengelolaan dana tersebut. ORI diakui akan berkoordinasi dengan Pemprov Bali, untuk meminta kejelasaan pemanfaatan dana yang diraup dari denda administratif para pelanggar protokol kesehatan.

"Sejauh ini kita belum melihat transparansi dari Pemerintah Provinsi Bali. Kita pun belum tahu bagaimana anggaran yang didapatkan itu ditaruh dimana, dan dikelola oleh siapa. Itu kita belum tahu sejauh itu," ucapnya. 

"Kita akan mengambil inisiatif untuk mencari informasi terkait dengan dana ini, siapa yang mengelola, dan sebagainya," pungkas Umar Ibnu Al-Khatab.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00