DPP ASITA Digoyang Mosi Tidak Percaya

Ketua DPD ASITA Bali, Ketut Ardana (tengah) didampingi pengurus DPD ASITA Bali. (KBRN)

KBRN, Denpasar : Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Biro Perjalanan Wisata (ASITA) mengajukan mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum DPP ASITA periode 2019-2024, Dr. N. Rusmiati.

Tidak sebatas itu, DPD ASITA Bali juga menolak seluruh keputusan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) berdasar akta nomor 170 tahun 1975. 

Ketua DPD ASITA Bali periode 2016-2020, Ketut Ardana memaparkan, surat mosi tidak percaya bernomor 2057/4203.VII/2020 dilayangkan atas dasar Ketua Umum tanpa mengindahkan etika organisasi melakukan perbuatan melawan hukum.

N. Rusmiati yang kala itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ASITA pada Desember 2016 dikatakan mendirikan organisasi baru atas nama ASITA. 

Tindakan Ketua Umum DPP ASITA itu tercatat didalam akta pendirian nomor 20 tahun 2016 dan SK Kemenkumham RI SK Nomor AHU-00816 50.AH.07.Tahun 2016. 

"Hal itu sangat jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas khususnya pada pasal 36 dan pelanggaran berat terhadap ART ASITA bab 1 pasal 2, bahwa perbuatan dilakukan tanpa melalui permusyawaratan dan rapat-rapat. Yang bersangkutan mengakui akta nomor akta nomor 30 tahun 2016 sebagai akta pendirian ASITA yang sah, dan menjadikan konsideran dalam menerbitkan SK DPP ASITA Nomor: 007/DPP-ASITA/K/VII/2020 tentang revisi SK DPP ASITA Nomor: 005/DPP-ASITA/K/VII/2020 tentang pemberhentian anggota ASITA tertanggal 22 Juli 2020," ungkapnya kepada wartawan di Sekretariat DPD ASITA Bali, Senin (3/8/2020). 

Selain itu, Ardana menyebut, pihaknya menolak SK Nomor 004/DPP-ASITA/K/VII/2020 tentang surat keputusan dewan penguru pusat ASITA Nomor: 012/DPP-ASITA/K/VII/2020 tentang pembekuan pengurus pusat ASITA Nomor: 013/DPP-ASITA/K/VII/2020 tentang penugasan menjadi PLT di DPD ASITA Bali tertanggal 30 Juli 2020.

Sikap otoritarian Ketua Umum DPP ASITA itu dituding bertentangan dengan AD/ART ASITA, mengingat akta nomor 30 Tahun 2016 memiliki anggaran dasar sendiri, yang berbanding 180 derajat dari akta nomor 170 tahun 1975. 

"DPD ASITA Bali menolak pembekuan kepengurusan DPD ASITA Bali, pasalnya Ketua DPD ASITA Bali dipilih anggota melalui MUSDA XIII tahun 2016 Ketua DPD ASITA BALI dan Ketua Depeta dipilih anggota melalui MUSDA XIII tahun 2016 pada tanggal 7 Desember 2016. Dengan demikian Ketua dan Kepengurusan DPD ASITA Bali sah secara de-Facto dan de-Jure. DPP ASITA hanya mengesahkan dengan menerbitkan surat SK No. 078/DPP/I/2017 yaitu tentang Pengesahan Dewan Pengurus Daerah ASITA Bali periode 2016-2020 tertanggal 3 Januari 2017," tegas Ardana didampingi Sekretaris DPD ASITA Bali, Putu Winastra, dan sejumlah pengurus DPD ASITA Bali. 

"Keputusan dan kebijakan yang diambil DPP ASITA periode 2019- 2024 tersebut sangat otoriter, arogan, tidak berempati dan simpati serta tidak mengindahkan Anggaran Dasar ASITA BAB VI Pasal 15 Ayat 6 yang berbunyi: Apabila Ketua DPP, DPD, DPC ASITA mengundurkan diri karena sesuatu hal atau berhalangan tetap, maka pengurus DPP, DPD, DPC ASITA dilanjutkan oleh Wakil Ketua sebagai PLT melalui Keputusan Rapat Pleno yang dihadiri oleh Pengurus ASITA setingkat diatasnya untuk masa jabatan yang tersisa dan bertugas mempersiapkan MUSNASLUB, MUSDALUB, MUSCALUB paling lama 6 (enam) bulan," lanjutnya. 

Selain itu, Ardana juga membeberkan sikap Ketua Umum Periode 2019- 2024 yang mangkir dari kesanggupan dan kesediaan calon Ketua Umum DPP ASITA periode 2019-2024 dihadapan MUNASLUB ASITA tahun 2019. 

Sesuai AD/ART, yang bersangkutan berkewajiban menyiapkan serta menyampaikan LPJ Ketua Umum ASITA periode 2015-2019 yang tertuang dalam berita acara Rapat Pleno IV Munaslub ASITA di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2019.  

"Berdasar hal tersebut, DPD ASITA Bali meminta Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Secara administratif, DPP juga lamban dalam merespon surat- surat yang dikirim dari DPD ASITA Bali, baik yang menyangkut organisasi maupun kepentingan anggota ASITA, sehingga menganggu kinerja usaha anggota maupun calon anggota," beber Ardana. 

Ardana mengutarakan, sejauh ini tidak ada upaya dari DPP ASITA untuk menyelesaikan seluruh permasalahan, khususnya melalui pendekatan persuasif seperti musyawarah mufakat sesuai cara/aturan yang berlaku dalam organisasi (AD/ART dan Kode Etik).

"Berdasarkan butir- butir persoalan tadi, DPD ASITA Bali memutus hubungan administrasi dan hubungan organisasi dengan DPP ASITA sampai terlaksananya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dan terbentuknya kepengurusan DPP ASITA yang baru berdasar Akta No. 170 Tahun 1975. DPD ASITA BALI segera melakukan upaya hukum atas keputusan-keputusan yang dilakukan DPP ASITA yang mencemarkan nama baik anggota dan utamanya ASITA BALI sebagai induk organisasi," pungkas Ardana.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00