BPJAMSOSTEK Dorong Kepatuhan Pemberi Kerja dan Badan Usaha

BPJAMSOSTEK menggelar "Customer Relationship Management" secara virtual. (Humas BPJAMSOSTEK)

KBRN, Denpasar : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Bali, Nusa Tenggara dan Papua (Banuspa) melaksanakan "Customer Relationship Management" melalui video conference. 

Sebanyak 45 peserta dari Pemberi Kerja Badan Usaha (PK/BU) skala besar dan menengah se-Banuspa ambil bagian dalam video conference tersebut. 

Kegiatan ini menjadi salah satu langkah BPJAMSOSTEK mendorong sekaligus meningkatkan kepatuhan PK/BU dalam membayarkan iuran yang telah tetapkan.

Deputi Direktur Wilayah Kanwil Banuspa, Deny Yusyulian menyampaikan, kegiatan "BPJAMSOSTEK Customer Relationship Management" untuk meningkatkan koordinasi diantara keduabelah pihak. 

"Tujuan kegiatan ini juga untuk mengevaluasi layanan.Yang pertama sebagai bentuk apresiasi kepada PK/BU yang telah membayar iuran tepat waktu Dan membangun komitmen untuk selalu membayar iuran tepat waktu," katanya disela-sela video conference di Denpasar.

"Penyampaian apresiasi kepada PK/BU yang telah melakukan pembayaran iuran secara tertib. Peningkatan CRM kepada PK/BU skala besar dan menengah dengan fokus kepatuhan pada 3 tiers yaitu cabang/perwakilan/anak peruaahan, mitra/rekanan/vendor dan komunitas binaan serta CSR. Kita membangun komitmen kepada PK/BU skala besar dan menengah untuk terus tertib melakukan pembayaran iuran dibulan berjalan," lanjut Deny. 

Ia memaparkan sasaran strategis kegiatan ini adalah penambahan tenaga kerja sektor BPU melalui program CSR dari PK/BU skala besar dan menengah.

Penambahan PK/BU dari penguatan relationship dengan fokus kepatuhan 3 tiers dan membangun komitmen jangka panjang dengan pimpinan PK/BU skala besar dan menengah terkait hal-hal strategis yang dapat meningkatkan penambahan kepesertaan. 

"Perusahaan tetap wajib melaporkan mutasi data tenaga kerja dan upahnya sesuai paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ada perubahan.Setiap perusahaan tetap diwajibkan untuk mendaftarkan/melaporkan/melindungi pekerjanya dalam program BPJAMSOSTEK upah pekerja yang layak sangat penting karena terkait dengan kesejahteraan pekerja," ujarnya. 

"Perubahan besaran upah pekerja sesuai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja sesuai surat edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/3/HK.04/III/2020 Perusahaan hanya dapat menonaktifkan pekerjanya karena mengundurkan diri atau terjadi pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," sambung Deny. 

Deny menegaskan, perusahaan tidak dibernarkan menonaktifkan tenaga kerja yang dirumahkan atau melaksanakan WFH (Work From Home) termasuk pekerja yang dirumahkan tanpa pembayaran gaji (unpaid leave).

"Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi SANGAT PENTING pada masa COVID-19. Sehingga pembayaran iuran akan menjaga keberlangsungan perlindungan tersebut," tegasnya. 

Dikemukakan, tenaga kerja aktif Bukan Penerima Upah (BPU) se-Banuspa sampai Juni 2020 mencapai 172.619 orang atau sekitar 56,64%. Sedangkan untuk Bali Denpasar mencapai 41.861. 

Sedangkan tenaga kerja penerima upah yang aktif se-Banuspa mencapai 710.473 orang. Angka itu, 287.255 orang diantaranya terdaftar diwilayah Bali Denpasar. 

Disi lain, pihaknya telah mengembangkan Inovasi Layanan LAPAK ASIK "One to Many" BPJAMSOSTEK. Dimana sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia pada bulan Maret 2020, BPJAMSOSTEK menerapkan Era Baru Pelayanan kepada peserta melalui Protokol Layanan Tanpa Kontak Fisik (LAPAK ASIK).

Protokol LAPAK ASIK untuk klaim JHT dilakukan secara hibrid melalui kanal online, klaim kolektif dan offline. Kanal LAPAK ASIK Online menerapkan klaim JHT seluruhnya secara daring. 

"Proses dimulai dari registrasi dengan cara mengakses laman antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id., dilanjutkan proses upload dokumen via email dan verifikasi via telepon atau videocall, hingga akhirnya dana ditransfer," jelasnya. 

Sedangkan kanal LAPAK ASIK Kolektif diterapkan bagi peserta yang mengalami PHK massal dari perusahaan berskala sedang dan besar. BPJAMSOSTEK berkoordinasi dengan pihak perusahaan untuk memproses administrasi klaim JHT secara kolektif. 

"Sehingga peserta tidak perlu terlibat langsung dalam proses verifikasi data. Peserta baru berhubungan dengan BPJAMSOSTEK ketika akan memasuki proses pembayaran," pungkas Deny.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00