KemenPPPA Sebut Bali Rawan TPPO

KBRN, Denpasar : Kemajuan kepariwisataan membawa Bali sebagai daerah di Indonesia yang paling maju disektor plesiran. Namun, ibarat dua sisi mata uang, geliat wisata Pulau Dewata juga menciptakan dampak negatif. Salah satunya adalah potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO). 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati dalam sambutan yang dibacakan Deputi bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Vennetia Danes menyampaikan, Bali adalah daerah yang berisiko terhadap TPPO. 

"Sebagai daerah destinasi pariwisata yang sangat populer, baik didalam maupun luar negeri, besar kemungkinan Bali bisa menjadi daerah tujuan TPPO, khususnya untuk tujuan eksploitasi seksual," ungkapnya disela-sela Seminar Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diadakan Grab, KPAI, dan LPSK, di Denpasar, Kamis (16/1/2020). 

Secara nasional, TPPO disebut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Indonesia memiliki angka tindak pidana perdagangan orang yang relatif tinggi. Pihaknya memperkirakan, 40.000 sampai 70.000 perempuan dan anak menjadi korban TPPO setiap tahunnya. 

"Besarnya korban TPPO dari Indonesia disebabkan karena Indonesia merupakan negara yang menjadi sumber atau asal perdagangan orang keluar negeri. Khususnya untuk tujuan Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Taiwan, Jepang, Hongkong, Timur Tengah, dan beberapa negara di Eropa," ujar Bintang Puspayoga dalam sabutan tertulisnya. 

Tidak sebatas negara sumber, Indonesia juga telah berkembang sebagai tujuan TPPO. Warga asal Republik Rakyat Tiongkok, Thailand, Hongkong Uzbekistan, Ukraina saat ini dikatakan banyak menjadi korban TPPO ke Indonesia dengan kasus eksploitasi seksual. 

"Jadi mereka datang ke Indonesia. Karena itulah dalam TPPO dikenal dengan istilah daerah sumber atau daerah asal korban, daerah transit yaitu daerah tempat korban TPPO ditampung, atau mungkin ditahan untuk jangka waktu yang tertentu atau sementara sebelum kemudian dikirim ke daerah atau negara tujuan," jelasnya. 

Bintang Puspayoga menguraikan, maraknya TPPO didorong sejumlah faktor, diantaranya kondisi ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, kesempatan kerja yang minim, dan tuntutan konsumerisme. Menyikapi kondisi itu, pihaknya menyebut perlunya langkah-langkah antisipatif. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui pelibatan anak secara komprehensif dan holistik. 

"Karena anak adalah kelompok yang unik, yang mempunyai kekuatan peer group, sekaligus bisa menjadi pelopor dan pelapor dikalangan anak-anak," katanya. 

"Oleh karena itu besar harapan Ibu Menteri agar anak-anak Bali pada khususnya mampu tampil terdepan sebagai kelompok peduli dan pencegat TPPO setidaknya bagi kalangan anak-anak sendiri," pungkasnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00