Terjerat Suap, Eka Wiryastuti Terancam Kehilangan Hak Politik

KBRN, Denpasar : Mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti terlihat tenang saat dituntut 4 tahun penjara dengan denda 110 Juta Rupiah subsider 3 bulan kurungan. Mantan Bupati Tabanan 2 periode itu bahkan terancam kehilangan hak politiknya pasca Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan tuntutan tambahan tersebut dalam kasus suap pengurusan Dana Insentif Daerah – DID Kabupaten Tabanan.

Hal itu disampaikan Jaksa KPK Eko Wahyu Prayitno dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Denpasar. Ia menjelaskan, kasus pidana yang menjerat terdakwa Eka Wiryastuti harus menjadi pertimbangan Hakim untuk mencabut hak politiknya untuk dipilih kembali.

Eko Wahyu Prayitno mengatakan, sebagai pejabat negara, Eka Wiryastuti seharusnya menjadi contoh bukan justru mencoreng citra Pemerintah dengan terlibat dalam kasus suap. Menurutnya, terdakwa Eka Wiryastuti menjadi otak dari terjadinya suap tersebut, jika tanpa perintah yang bersangkutan, kecil kemungkinan terjadi pemberian uang pelican dalam kasus tersebut. Ia menekankan, selain hukuman badan, pencabutan hak politik ini bisa memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana suap.

“Pencabutan hak politik menjadi salah satu tuntutan yang kami layangkan, karena sebagai pejabat negara seharusnya menjadi contoh bukan justru mencoreng citra Pemerintah dengan terlibat dalam kasus suap. Pencabutan hak politik ini bisa memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana suap,” ujar Eko Wahyu Prayitno.

Sementara, Gede Wija Kusuma selaku Penasehat Hukum Terdakwa Eka Wiryastuti mengatakan, dalam kasus ini, KPK seolah – oleh mendalilkan Eka Wiryastuti sebagai otak dari kasus suap ini dan Dewa Wiratmaja sebagai pelaku suap. Padahal, keterangan saksi sebagian besar meringankan Eka Wiryastuti, namun justru dituntut lebih tinggi dalam kasus ini. Dalam pledoi nanti, tim penasehat hukum akan memperjuangkan Eka Wiryastuti mendapatkan keadilan.

“KPK seolah – oleh mendalilkan klien kami sebagai otak dari kasus suap ini, padahal saksi – saksi sudah menujukkan siapa pelaku utamanya. Kmai akan perjuangkan untuk memperoleh keadilan,” pungkasnya.

Dalam kasus dugaan suap pengurusan Dana Insentif Daerah – DID Kabupaten Tabanan, Komisi Pemberantasan Korupsi – KPK juga menuntut mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wirastuti dicabut hak politiknya. Kendati terjerat kasus yang sama, KPK menjatuhkan tuntutan yang lebih tinggi kepada Eka Wiryastuti 4 tahun penjara, sedangkan Dewa Wiratmaja dituntut 3,5 tahun penjara . Dalam kasus ini mantan Bupati Tabanan 2 periode itu dijerat pasal 5 ayat 1 huruf b UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar