Bawaslu: Keanggotaan Parpol Harus Non ASN dan TNI-Polri

KBRN,Bangli: Keanggotaan partai politik (Parpol) menjadi salah satu fokus pengawasan Bawaslu pada tahapan pendaftaran partai politik yang telah berlangsung dari tanggal 1 hingga 14 Agustus 2022. Bawaslu ingin memastikan keanggotaan parpol tersebut tidak memiliki pekerjaan yang tidak seharusnya, misalnya ASN, ataupun TNI/Polri.

Hal tersebut diungkap anggota Bawaslu Provinsi Bali I Ketut Sunadra dalam rapat penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Bangli di Kantor Bawaslu setempat, Selasa (9/8/2022).

Sunadra menjelaskan, pada proses pendaftaran parpol bakal calon peserta Pemilu Serentak 2024 ini, KPU memanfaatkan Sipol sebagai basis data pendaftaran.  

Sehingga menurutnya, dokumen pendaftaran yang diserahkan parpol ke KPU dapat dinyatakan lengkap ketika sesuai dengan yang telah diinput ke sistem informasi partai politik (Sipol).

"Namun untuk akurasi data atau dokumen pendaftaran yang sudah diserahkan ke KPU, tentunya perlu adanya pengawasan soal pekerjaan anggota parpol pada saat dilaksanakan verifikasi faktual,"ungkap Kordiv Penyelesaian Sengketa itu.

Dituturkannya, ketika mengacu pada Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Serentak 2024, diatur mengenai tujuan dilaksanakannya verifikasi administrasi.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa verifikasi administrasi dilakukan untuk membuktikan tidak terdapat anggota parpol yang berstatus sebagai anggota TNI, anggota Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Selain itu, verifikasi administrasi juga bertujuan untuk membuktikan tidak terdapat anggota parpol yang belum berusia 17 tahun dan belum kawin pada saat Parpol melakukan pendaftaran, serta NIK yang bersangkutan tidak ditemukan pada Data Pemilih Berkelanjutan

"Oleh karena itu saya menghimbau teman-teman partai politik agar jangan sampai memasukan orang-orang yang dilarang sperti ASN atupun TNI/Polri. Karena bisa saja dalam proses administrasi lolos, namun ketika dilakukan verifikasi faktual pasti akan ditemukan dan partai bersangkutan harus kembali memenuhi keanggotaannya,"ujarnya kepada perwakilan partai politik yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar