Jelang Peresmian Desa Antikorupsi, KPK Gencar Turun Lapangan

KBRN, Denpasar: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar turun ke lapangan demi merampungkan persiapan peresmian Desa Antikorupsi yang rencananya dilakukan November mendatang.

Desa Kutuh, Kabupaten Badung, Bali menjadi Desa beruntung yang dinilai KPK sebagai desa yang paling siap sebagai calon percontohan desa antikorupsi, bersama sembilan desa lainnya yang terpilih di sejumlah propinsi.

Kasatgas KPK Rino Haruno dalam Dialog Lintas Denpasar Siang RRI Selasa, (5/7/2022) mengatakan terpilihnya Desa Kutuh sebagai calon percontohan desa antikorupsi karena dinilai paling siap memenuhi lima indikator yang ditetapkan KPK. Indikator tersebut diantaranya kesiapan sarana prasarana, antusiasme kepala desa dan komitmen masyarakat desa, transparansi APBDes, Informasi standar pelayanan, Layanan Pengaduan, termasuk faktor kearifan lokal.

“Intinya KPK pada saat melihat kantor itu sudah melihat aura antikorupsinya. Misalnya APBDesnya itu sudah di print. Jadi masyarakat itu akan tahu, APBDes saya segini, rentangnya dari Rp. 850 juta sampai Rp. 1,4 milyar”, jelasnya.

Rino Haruno mengatakan kearifan lokal Desa Adat di Bali berperan penting dalam perwujudan Desa Antikorupsi. Melalui budaya tersebut, akan memudahkan aparat desa berkolaborasi dengan masyarakat dalam membangun desa.

“Dengan budaya kejujuran, kebersamaan, nanti tokoh agama dan tokoh masyarakat itu akan melibatkan masyarakatnya dalam menyusun RKP, itu yang menggerakkan masyarakat bukan hanya kepala desanya tetapi tokoh masyarakatnya. Disana pentingnya kearifan lokal dalam hal ini”, ujarnya.

Pada kesempatan sama Inspektur Kabupaten Badung Luh Suryaniti mengatakan dengan terpilihnya Desa Kutuh Kabupaten Badung sebagai satu-satunya calon percontohan desa antikorupsi di Pulau Dewata menjadi bukti komitmen dan keseriusan kabupaten gumi keris dalam mencegah tindak korupsi.

“Kami sangat komitmen dalam rangka melakukan pencegahan korupsi di pemerintahan kabupaten Badung, tidak saja di lingkungan pemerintahan kabupaten, tetapi juga di tingkat desa”, tegasnya.

Luh Suryaniti mengatakan sebelumnya inspektorat Badung telah menyeleksi  46 desa di wilayah Badung hingga akhirnya mengajukan tiga desa sebagai calon percontohan yakni Desa Kutuh, Desa Dalung dan Blahkiuh dan terpilih satu desa yakni Desa Kutuh. Ia berharap seluruh elemen Desa Kutuh dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan dan keuangan dengan baik agar terhindar dari segala praktek-praktek korupsi. Sebelum ditetapkan menjadi Percontohan Desa Antikorupsi, KPK akan terus memberikan Bimbingan Teknis, agar sepuluh desa yang saat ini menjadi calon Percontohan Desa Antikorupsi mampu mengantongi nilai minimal 90, dan berhak mendapat penghargaan dari KPK.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar