DPRD Bali Harapkan Solusi Terbaik dari Proyek LNG Sanur

Rapat Paripurna DPRD Bali (IST)

KBRN, Denpasar : Rencana pembangunan pembangunan proyek terminal gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di Sanur muncul dalam rapat paripurna DPRD Bali dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2022-2042 dan Raperda Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2021,Senin (27/6/2022).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Bali Adi wiryatama dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster. Dalam rapat tersebut kelima fraksi di DPRD Bali melalui juru bicaranya menyampaikan pandangannya terhadap kedua raperda tersebut.

Salah satu permasalahan yang mendapat sorotan dai pandangan fraksi Nasdem,PSI,Hanura yang disampaikan Dr. Somvir yaitu Rencana pembangunan proyek terminal gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di Sanur. Fraksi gabung ketiga parpol ini minta Pemerintah mengkaji lebih mendalam, terutama terkait dengan aspek lingkungan dan keamanan, khususnya bagi krama di wilayah dimana Terminal LNG akan operasional.

Fraksi  ini mendorong dilakukan dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat, ahli lingkungan, dan lembaga terkait, baik pemerintah ataupun swasta. Visi ke depan tentu saja diperlukan, namun tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat.

' Hanya saja kami mengingatkan agar dalam pembaruan tersebut tidak sampai merusak tatanan dalam masyarakat, apalagi menabrak kawasan-kawasan suci,” ucapnya.

Hal senada disampaikan fraksi Golkar oleh Ni Putu Yuli Artini menyampaikan pandangan umum fraksinya terkait aspirasi masyarakat Intaran menyangkut penolakan pembangunan LNG di Sidakarya, agar dicarikan penyelesaian yang terbaik.

Berkaitan dengan simpangsiurnya Bandara di Kabupaten Buleleng antara Kecamatan Kubutambahan dan Kecamatan Gerokgak, Fraksi Partai Golkar mengusulkan keduanya ditetapkan dalam Perda RTRWP, selanjutnya tentang  keputusan penetapan lokasi sesuai dengan kewenangannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah  pusat.

Tiga pandangan umum fraksi lainnya disampaikan masing-masing oleh Rhocineng dari Fraksi PDI Perjuangan, Ketut Juliarta dari Partai Gerindra, Fraksi Demokrat disampaikan Komang Nova Sewi Putra.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar