BNPB Dorong Semua Daerah di Indonesia Rancang Rencana Penanggulangan Bencana

Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati dalam konferensi pers di BNDCC Nusa Dua, Kamis (26/5/2022)

KBRN, Badung: Pemerintah Indonesia berkomitmen mendorong semua daerah memiliki rancangan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).

Setiap daerah diharapkan mampu menerapkan kebijakan yang sama sehingga tercipta resiliensi penanggulangan bencana yang berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati di BNDCC Nusa Dua, Kamis (26/5/2022).

Ia berpandangan rancangan induk jangka 25 tahun ini belum tentu dimiliki oleh negara lain. Karenanya melalui penyelenggaraan GPDRR ini menjadi momen Indonesia menunjukkan keunggulan kesiapsiagaannya dalam penanggulangan bencana yang dituangkan dalam RIPB (Rencana Induk Penanggulangan Bencana).

“Saat ini dari 514 Kabupaten/Kota, 50 persen sudah memiliki kajian resiko bencana dan rencana penanggulangan bencana. Tantangan kita adalah dengan 34 provinsi yang kepulauan dan 514 Kabupaten/Kota ini semua bisa memiliki,” ungkapnya

Kepala Sekretariat Nasional GPDRR ke-7 itu menambahkan untuk mencapai target tersebut, pemerintah didukung oleh Kementerian Dalam Negeri dengan adanya Permendagri No 101 tahun 2018.

Dalam Permendagri itu disebutkan setiap daerah wajib memiliki informasi terkait kebencanaan, kesiapsiagaan atau rencana kontigensi, kemudian ketika terjadi bencana, bisa menyikapi dengan respon yang lebih baik.

“Saya rasa ini menjadi satu termin poin untuk GPDRR, bahwa Bapak Presiden menyampaikan hal itu kepada dunia. Mari bersama-sama kita melakukan aksi, membentuk suatu konsep resiliensi berkelanjutan yang betul-betul bisa dipahami. Karena belajar dari kejadian bencana yang ada di Indonesia, kita membutuhkan resiliensi. Dan sangat penting sekali untuk kita betul-betul melaksanakan di tatanan bawah sampai level komunitas,” sambungnya

Raditya mengatakan sebagai tuan rumah penyelenggaraan event Global Platform for Disaster Risk Reduction ke-7, Indonesia memiliki peranan yang krusial karena merefleksikan kepercayaan komunitas internasional.

Komitmen pemerintah Indonesia untuk mewujudkan resiliensi ini ditunjukkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No 87 Tahun 2020.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar