Tahun 2030, Indonesia Targetkan Empat Prioritas Pengurangan Risiko Bencana

KBRN, Nusa Dua : Sebanyak 197 negara telah menyepakati implementasi 'Sendai Framework' pada tahun 2015.

Indonesia telah berperan aktif sebagai relawan dalam pelaksanaan kerangka kerja yang berlaku sejak tahun 2015 hingga 2030. 

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati menyampaikan, Indonesia berkepentingan dengan seluruh poin yang terangkum dalam Sendai Framework.

Alasannya, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi kebencanaan yang besar. 

Oleh karena itu diperlukan kerangka kerja relevan dalam mereduksi berbagai dampak bencana secara komprehensif dan berkesinambungan. 

"Apa yang menjadi kesepakatan dalam Sendai Framework itu adalah, satu, mengurangi korban jiwa, kemudian mengurangi warga terdampak, mengurangi kerugian sosial ekonomi, mengurangi kerusakan infrastruktur critical," ungkapnya di Bali Nusa Dua Convention Center, Kamis (26/5/2022). 

"Kemudian targetnya adalah bagaimana strategi pengurangan risiko bencana itu ada di level nasional maupun di daerah. Target berikutnya adalah kerjasama internasional, dan target ketujuh adalah bagaimana aksesibilitas terhadap multi hazard early warning system," imbuhnya. 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) disebut menaruh perhatian besar terhadap implementasi Sendai Framework.

Bahkan sejak tahun 2015, BNPB dikatakan berusaha mengarusutamakan pengurangan risiko bencana dalam rencana kerja.

Tidak bekerja sendiri, BNPB menggandeng kementerian/lembaga untuk membahas rencana pengurangan risiko bencana. 

"Dan kami berbahagia, karena sebetulnya komitmen dari beberapa kementerian/lembaga termasuk entitas-entitas yang terkait dengan pengurangan risiko bencana sangat mendukung sekali," ujar Raditya Jati disela-sela 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR). 

Selain itu, Sendai Framework juga telah dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020.

Peraturan Presiden (Perpres) itu mengatur tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044. 

"Dan ini mungkin pertama kali di Indonesia, punya Rencana Induk Penanggulangan Bencana yang jangka panjang, 25 tahun. Mungkin belum tentu di negara lain punya," bebernya.

"Ini menjadi salah satu upaya bagaimana komitmen Indonesia, pemerintah Indonesia khususnya, mewadahi dari kerangka kerja Sendai ini diturunkan sampai level implementasi," lanjutnya.

Raditya mengakui, pemerintah Indonesia memiliki target khusus dalam mereduksi dampak bencana.

Bahkan Indonesia menargetkan, tahun 2030 mampu merealiasikan tujuh target yang terangkum dalam Sendai Framework. 

Pihaknya disebut telah menuangkan tujuh kerangka kerja Sendai ke dalam empat program prioritas pengurangan risiko bencana di Tanah Air. 

"Prioritas-prioritas apa yang harus kita lakukan, yang pertama adalah memahami risiko itu sendiri, lalu soal tata kelola termasuk perencanaan, pembiayaan, akhirnya menjadi suatu program yang menjadi suatu pengarusutamaan di tataran nasional maupun daerah dapat terlaksana dengan baik," urainya.

"Kemudian prioritasnya adalah bagaimana investasi pengurangan risiko bencana, investasi bukan semata soal uang. Yang terakhir adalah bagaimana membangun kembali lebih baik, dengan adanya kesiapan dan kesiapsiagaan kalau terjadi bencana. Artinya setelah bencana, rumah tahan gempa, dan seterusnya menjadi hal yang pokok. Empat prioritas ini menjadi semangat bagaimana mengusung semangat bersinergi untuk Bangsa Indonesia," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar