Harap-Harap Cemas! Tenaga Honorer Pertanyakan Masa Depan

Ilustrasi - Bupati Klungkung menyerahkan penghargaan kepada guru yang mengabdi

KBRN, Denpasar: Para tenaga honorer tengah harap-harap cemas.

Hal ini menyusul rencana pemerintah menghapuskan status tenaga honorer mulai tahun 2023 mendatang.

Wacana penghapusan tenaga honorer ini disampaikan langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo.

Seperti yang tengah dirasakan seorang pegawai honorer asal Denpasar bernama Dayu Shanti.

Menurutnya, persaingan dalam seleksi CPNS maupun P3K bukanlah hal yang mudah.

“Saya sangat cemas dan khawatir karena adanya penghapusan tenaga kontrak atau honorer di tahun 2023 di lingkungan pemerintahan. Kalaupun mencoba untuk tes CPNS pun tidak semudah itu lolosnya, dan sangat banyak pesaing karena di keadaan sekarang sangat sulit mencari pekerjaan,”ungkap Dayu Shanti, Kamis (27/1/2022)

Hal senada juga disampaikan Indrajaya, seorang pegawai kontrak di salah satu instansi pemerintah.

Dirinya mendukung adanya kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintahan.

Hanya saja, Ia berharap agar tenaga honorer maupun kontrak bisa diberikan kesempatan melakukan seleksi rekrutmen ASN sesuai kebutuhan daerah.

Sehingga, pegawai kontrak atau honorer di daerah yang bidangnya di luar Guru dan Kesehatan bisa ikut serta menjadi bagian dari aparatur sipil negara.

“Sebenernya saya setuju, cuman, alangkah baiknya honorer yang sudah ada diangkat menjadi P3K. Atau kami diberi kesempatan atau ruang, dites dengan tes yang sama untuk P3K. Karena menurut saya, wacana pemerintah yang tentang P3K hanya mencari guru, trus tenaga kesehatan, itu kan memang mereka mempunyai keahlian khusus sedangkan kami yang honorer disini mengerjakan pekerjaan yang serabutan dan sangat banyak membantu PNS yang lain,”

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan meniadakan keberadaan tenaga kerja honorer di setiap instansi pemerintah.

Penghapusan tenaga honorer tersebut direncanakan berlangsung pada 2023 mendatang.

Status pegawai pemerintah mulai 2023 nanti hanya ada dua jenis, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar