Sepuluh Kajian Isu Strategis Pemerintah, Prioritas Balitbang Inovda di Tahun 2022

KBRN, Buleleng : Sebanyak sepuluh kajian terhadap isu strategis publik  diusulkan Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah (Balitbang Inovda) untuk di teliti yang nantinya sebagai rekomendasi adaptasi kebijakan publik pemerintah.

Hal ini diungkapkan Kepala Balitbang Inovda Kabupaten Buleleng dr. Gede Wiartana, M.Kes di ruang kerjanya, Senin,(17/1/2022)

Lebih lanjut dijelaskan oleh Kaban Wiartana, sesuai tupoksi SKPD adalah membantu Bupati atau Kepala Daerah dalam urusan kelitbangan dan inovasi daerah dapat memberikan solusi terhadap isu atau permasalahan yang berkembang di masyarakat dengan kajian-kajian ilmiah, dengan harapan mampu mengakomodir setiap kebijakan yang dilaksanakan SKPD terkait  untuk ditindaklanjuti.

Bahwasannya sepuluh kajian di tahun 2022 terkait dengan permasalahan atau isu yang berkembang dimasyarakat seperti, kajian bidang pariwisata budaya dan kearifan lokal, kajian system belajar pasca Covid-19, kajian pekerja terdampak Covid-19, kajian pembangunan industri dalam menanggulangi kemiskinan, pengembangan kebijakan makro, kajian system pemungutan dan besaran retribusi pengelolaan persampahan”,  ungkap Kaban Wiartana

Selain itu, Kaban Wiartana menambahkan, kajian lainnya seperti system drainase, kajian roadmap penguatan system inovasi daerah, kajian E-MAP dalam manajemen asset penerangan jalan, diseminasi hasil kelitbangan, fasilitasi hak kekayaan intelektual komunal (indikasi geografis garam lokal).

“Kesepuluh kajian tersebut menjadi program prioritas kami di Balitbang Inovda tahun 2022 yang tentunya menjadi solusi permasalahan publik terkini, sehingga setiap kebijakan yang diambil pemerintah dapat diterapkan dan terlaksana dengan baik kedepannya,” harapnya.

Sementara itu terkait dengan kerjasama dalam penelitian tersebut, Kaban Wiartana menjelaskan, pihaknya menggandeng tim ahli dari beberapa perguruan tinggi di Kabupaten Buleleng, yang diakhir penelitian akan diadakan desiminasi kelitbangan yang menjadi acuan pemerintah terhadap kebijakan publik yang akan dijalankan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar