Gubernur Koster Tinjau Pembangunan Sungai Buatan Normalisasi Tukad Unda

KBRN,Klungkung: Gubernur Bali, Wayan Koster meninjau pelaksanaan pembangunan sungai buatan (normalisasi tukad unda) di Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, pada Minggu (19 /92021) didampingi oleh Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bali, Nusakti Yasa Weda.

Dalam tinjaunnya itu, Gubernur Bali menyatakan nada optimis pengerjaan proyek Normalisasi Tukad Unda yang menjadi langkah awal sebelum dimulainya pembangunan Pusat Kebudayaan Bali, bisa berjalan sesuai dengan jadwal bahkan bisa lebih cepat.

“Proses pengerjaan normalisasi ini sudah hampir mencapai 58 persen atau lebih cepat dari target 44 persen, dan akhir tahun 2021 diperkirakan sudah 70 persen,” jelas Gubernur.

Menurutnya, jika melihat progres normalisasi di lapangan, maka bukan mustahil pengerjaan proyek akan jauh lebih cepat dari target selesai pada akhir tahun 2022 mendatang. Namun pekerjaan ini tentu akan ditata lebih baik lagi, agar harmonis dengan zona Pusat Kebudayaan Bali yang akan mulai dibangun tahun 2022, dan diharapkan selesai pada tahun 2023 mendatang.

Dikatakan, program normalisasi tukad unda bertujuan untuk pengendalian banjir dan sebagai penyangga Kawasan Pusat Kebudayaan Bali, dan pelindungan terhadap wilayah di sepanjang daerah aliran Sungai Tukad Unda, dan akan mampu menurunkan risiko bencana di wilayah Kabupaten Klungkung.

Total luas tanah untuk Pusat Kebudayaan Bali mencapai 334,62 hektare, dan saat ini masih progress pembebasan lahan sebanyak 234 hektar lahan milik warga yang akan selesai dalam beberapa bulan kedepan, setelah itu akan dilanjutkan dengan pematangan lahan mulai bulan Oktober 2021.

Gubernur Koster  juga telah berhasil memperoleh bantuan pasir untuk pematangan lahan seluruh Kawasan Pusat Kebudayaan Bali, yang dibantu oleh PT. Pelindo III secara gratis sebanyak 4,8 juta kubik, sehingga menghemat biaya sangat besar sekitar Rp 500 miliar.

Dijelaskan, guna penyelesaian pekerjaan ini, Pemerintah Pusat menggelontorkan dana sebesar Rp 241,4 miliar dari APBN 2020-2022 untuk konstruksi. Sedangkan Provinsi Bali menyediakan anggaran ganti rugi tanah Rp 74,7 miliar dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2020.

“Anggarannya terpisah dengan Proyek Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali, dengan anggaran Rp 2,5 triliun yang merupakan pinjaman Pemprov Bali dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 1,5 triliun, sisanya sebesar Rp 1 triliun masih dalam proses dari sumber lain," ucap Gubernur.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00