Wagub Bali Sampaikan Jawaban dan Penjelasan Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berenana TA. 2020.

KBRN, Denpasar : Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati yang dalam kesempatan tersebut mewakili Gubernur Bali, menyampaikan jawaban dan penjelasan atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi yang disampaikan pada tanggal 6 Juli 2021 terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020, pada Rapat Paripurna ke-17 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021, bertempat di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, pada Senin (26/7/2021).

Wagub Cok Ace menyampaikan rangkuman penjelasan dan jawaban atas pandangan umum seluruh fraksi, diantaranya terkait SiLPA sebesar 192,85 Milyar rupiah. Dapat dijelaskan bahwa dalam SiLPA tersebut masih terkandung dana yang terikat penggunaannya yakni Sisa DAK fisik 444,57 juta rupiah, sisa DAK Non fisik 69,24 Milyar rupiah, Dana BLUD 78,95 Milyar rupiah lebih dan Kewajiban Jangka Pendek 160,01 Milyar rupiah, sehingga totalnya 308,66 Milyar rupiah. Jika dibandingkan dengan SiLPA 192,85 milyar rupiah, maka sesunguhnya kita minus 115,80 milyar rupiah.

Perbedaan besaran SiLPA pada Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan LKPJ Kepala Daerah, disebabkan karena LKPJ menggunakan data Laporan Keuangan Unaudited sedangkan pada Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan data Audited.

Mengenai saran perlunya terobosan peningkatan pendapatan daerah sebenarnya telah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Namun demikian perlu dipahami kondisi perekonomian saat ini dan juga kewenangan Pemerintah Daerah sesuai regulasi yang ada. Mengenai rekomendasi BPK terhadap temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti, saat ini telah diproses bersama BPK.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00