Wacana PPN Untuk Sembako dan Pendidikan Bebani Masyarakat

Direktur YLPK Bali Putu Armaya (IST)

KBRN Denpasar: Pandemi Covid-19 menyebabkan daya beli masyarakat menurun . Pertumbuhan ekonomi Bali bahkan disebutkan terpuruk paling dalam disbanding daerah lainnya mengingat Bali menggantungkan sector ekonominya dari sector pariwisata.

Ditengah kondisi yang serba sulit ini justru Pemerintah mewacanakan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai-PPN terhadap sembako dan sector pendidikan.

Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen –YLPK Bali Putu Armaya kepada RRI di Denpasar, Senin (14/6/2021) mengatakan, rencana kebijakan ini akan sangat memberatkan jika benar direalisasikan. Dikatakan, Pemerintah seharusnya mencari cara-cara lain untuk meningkatkan pendapatan dimasa Pandemi covid-19.//-1,2

“ Jika kebiajakan tentang PPN dikenakan akan sangat memberatkan kita juga. Kenapa memberatkan karena terus terang ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Janganlah pemerintah itu istilahnya berburu dikandang binatang,” ucapnya.

Putu Armaya mengatakan, selain PPN sembako yang dinilai memberat, rencana pengenaan PPN dibidang pendidikan juga berat bagi masyarakat. Disisi lain beberapa waktu lalu Pemerintah justru memberikan sejumlah insentif perpajakan sejak tahun lalu dan masih berlangsung hingga saat ini. Hal ini untuk membantu badan usaha tetap bertahan dengan bisnisnya di tengah tekanan pandemi Covid-19.

Dan terbaru yang diberikan adalah insentif untuk sektor otomotif. Pemerintah memberikan diskon pajak hingga 100% atau pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mulai 0% untuk pembelian mobil baru. Kebijakan ini menurut Armaya  tentu tidak berkeadilan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00