Bali Darurat Sampah, Pengelolaan Berbasis Sumber Solusinya!

Gubernur Bali Wayan Koster

KBRN,Denpasar: Bali saat ini dalam keadaan darurat sampah. Hal itu diakui Gubernur Bali Wayan Koster sehingga Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber sudah sangat mendesak untuk diterapkan di wilayah Desa/Kelurahan dan Desa Adat sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan sampah.

Pentingnya menjadikan lingkungan Bali menjadi alam yang bersih mengingat Bali sebagai daerah pariwisata. Karena itu berbagai kebijakan terus dikeluarkan Pemprop Bali untuk mengatasi masalah sampah. Diantaranya dengan melaksanakan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019. Pergub ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Nomor 381 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat, yang dilaunching pada Jumat (9 April 2021 di Wantilan Desa Adat Taro, Gianyar.

 Dalam surat keputusan tersebut , Gubernur menjelaskan telah diatur mengenai strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat.

“ Antara lain Pengaturan Warga, dengan membatasi perilaku yang menghasilkan banyak sampah, mewajibkan warga melakukan pemilahan sampah di rumah tangga, melarang warga membuang sampah ke Desa dan Desa Adat lain, melarang warga membuang sampah tidak pada tempatnya, membatasi penggunaan bahan plastik sekali pakai sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018, melarang warga membuang sampah di Danau, Mata Air, Sungai dan Laut sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020,” ucapnya.

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, dengan semangat  bergotong-royong maka berbagai komponen masyarakat di Desa/Kelurahan dan Desa Adat dengan pengaturan tugas, yakni pembuatan Peraturan Desa (PERDES) tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan untuk Desa Adat bertugas membuat Awig-awig/Pararem tentang Pengaturan Krama Desa Adat sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019. Sehingga Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan bekerjasama dengan Desa Adat, dengan memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA).

Gubernur Koster mengatakan, pada tahun 2022 semua desa di Bali yang berjumlah 636 sudah menjalankan surat keputusan ini. Menurutnya, tidak ada alasan lagi tidak menjalankannya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00