Optimalkan Online, PPDB di Bali Belum Dibanjiri Protes

Seorang petugas tampak berjaga di pos pelayanan informasi PPDB di SMA Negeri 1 Denpasar. (KBRN)

KBRN, Denpasar : Proses penerimaan peserta didik baru (PPBD) tahun ajaran 2020-2021 masih berjalan. PPDB tingkat SMA/SMK di Bali rencananya akan diumumkan Sabtu (27/6/2020).

Sedangkan seleksi siswa baru SMP di Denpasar, sebanyak 7.096 calon peserta didik melalui jalur zonasi dinyatakan gugur. Sementara 2.445 dari 9.541 pendaftar dipastikan lolos verifikasi. Jumlah itu dibagi menjadi dua yaitu 2.121 jalur zonasi umum dan 324 jalur zonasi untuk siswa terdampak COVID-19.

Secara umum tahapan PPDB di Bali berjalan tanpa hambatan. Tak seperti daerah lain, penerimaan peserta didik baru di Pulau Dewata juga belum menuai protes orang tua calon siswa.

Pantauan RRI dilapangan, tidak ada gelombang protes dari warga terkait proses PPDB. Bahkan sejumlah sekolah menunjukkan belum adanya kegiatan berarti. Hanya disediakan pos verifikasi data secara offline dimasing-masing sekolah negeri, baik untuk tingkat SMP maupun SMA/SMK.

Hal itu diakui Ketua Panitia PPDB SMA Negeri 1 Denpasar, I Gusti Ketut Adiawan. Ia mengatakan, belum ada orang tua siswa yang melayangkan protes ke sekolah. Namun pihaknya mempersilahkan warga datang ke sekolah untuk mencari informasi sekaligus memverifikasi data secara offline.

"Sementara sampai hari ini, untuk tahun ini protes belum ada. Andaikan ada yang datang memverifikasi data mereka, mereka kita siapkan ruangan. Kita atur tempat duduk, sesuai protokol COVID-19," ungkapnya kepada wartawan di SMA Negeri 1 Denpasar, Kamis (25/6/2020).

"Seandainya ruang ini tidak cukup, ada ruangan lain yang kita siapkan untuk mengantisipasi itu. Kita bersyukur hari ini, tahun ini belum ada, mudah-mudahan tidak ada," lanjutnya.

Ketua Yayasan Dwijendra Dr. Ketut Wirawan. (KBRN)

Disisi lain, sejumlah sekolah swasta berharap proses PPDB berjalan proporsional. Ketua Yayasan Dwijendra, Dr. Ketut Wirawan meminta, PPDB sekolah negeri dilaksanakan dengan transparan dan konsisten.

"Harapannya ya ikut saja yang wajar-wajar saja. Dalam artian, setelah ini (sekolah swasta) dibuka ya, negeri buka lagi dong. Sesuai dengan itu (aturan) saja sudahlah. Sehingga jangan jatah swasta sampai disapu semua, terus tidak dapat murid sama sekali, kan kasihan," tegasnya.

"Bagi saya Dwijendra sih bisa-bisa saja dengan jumlah siswa saat ini. Tetapi kan banyak juga teman-teman dari sekolah swasta lain yang kasihan juga dengan keadaan saat ini," lanjutnya.

Mantan Rektor Universitas Dwijendra itu mengakui, PPDB tahun ini sangat berpengaruh terhadap eksistensi sekolah swasta. Terlebih dimasa pandemi COVID-19, sekolah swasta dikatakan menghadapi tantangan tidak ringan.

Beberapa tantangan itu diantaranya pengaturan sistem pembelajaran, dan menyiasati tingginya tunggakan yang muncul dari sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).

"Seperti contoh kami di Dwijendra, kita sedang membahas pola pembelajaran dengan protokol kesehatan. Kedepan satu kelas isinya harus 50 persen. Ini kan harus dihitung juga honor pembayaran guru. Kalau sekolah negeri kan bisa tenang-tenang saja. Belum lagi soal SPP bagi mereka yang kurang mampu, kan agak berat. Sekolah yang murid-muridnya dari golongan menengah ke atas kan aman-aman saja, tetapi yang menengah ke bawah ini? Kita kan juga harus pikirkan," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00