Kejati Bali Terima Pengembalian Kerugian Negara Kasus Kredit Fiktif BPD

KBRN, Denpasar : Penanganan kasus dugaan korupsi kredit fiktif di Bank Pembangunan Daerah – BPD Bali cabang Badung terus bergulir. Pasca menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus ini, Kejaksaan Tinggi Bali menerima pengembalian kerugian negara 1 Miliar 150 Juta Rupiah dari tersangka SW dan IKB. Penyitaan alat bukti ini akan semakin memperkuat pembuktian dalam tuntutan persidangan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum – Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Bali A.Luga Harlianto dikonfirmasi RRI di Denpasar, Kamis (30/6/2022) membenarkan, pengembalian kerugian negara dilakukan SW dan IKB secara bertahap. Ia menjelaskan, selain terjerat kasus korupsi, ke empat tersangka juga diduga melakukan pencucian uang atas pengadaan barang dan jasa di Bank milik Pemerintah Daerah setempat. Dalam kasus ini 16 saksi telah dimintai keterangan dan dilakukan penyitaan dokumen serta berkas yang menguatkan bukti terkait peran para tersangka secara bersama – sama melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

“Penanganan perkara hukum tidak hanya berorientasi pada penindakan saja, namun juga pengembalian kerugian negara. Penyerahan uang ini merupakan bagian dari pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus ini,” ungkap Luga Harlianto.

Terkuaknya kasus ini berawal dari penyidikan yang dilakukan penyidik Kejati Bali sejak 15 Maret 2022 dengan bukti – bukti telah terjadi tindak pidana korupsi yakni tahun 2016 – 2017 tersangka SW mengajukan kredit modal kerja usaha dan konstruksi pengadaan barang dan jasa ke BPD Bali cabang Badung dengan jumlah kredit 5 Miliar Rupiah. Dalam pengajuan kredit tersebut, tersangka SW menggunakan anggunan fiktif memanipulasi kegiatan pengadaan barang dan jasa di institusi pendidikan swasta di Bali.

Sementara, tersangka IMK yang mengetahui pengajuan kredit fiktif tersebut tetap menyetujui permohonan kredit tanpa melakukan analisa atas kredit modal kerja usaha dan konstrusksi pengadaan barang dan jasa tersebut.Tahun 2017, DPS menyetujui pencairan kredit modal kerja usaha dan konstruksi pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dicairkan ke rekening yang tercantum sesuai Surat Perintah Kerja – SPK. Namun atas perintah DPS, kredit tersebut justru ditransfer ke rekening PT. DKP dimana tersangka IKB merupakan direktur perusahaan tersebut.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar