Kejari Denpasar Tetapkan Tersangka KUR Fiktif Bank BUMN di Denpasar

Kasi Intel Kejari Denpasar Putu Eka Suyantha

KBRN, Denpasar : Kejaksaan Negeri Denpasar menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dengan modus KUR Fiktif pada salah satu Bank BUMN di Denpasar. Penetapan dua tersangka tersebut, pasca penyidik merampungkan 2 atau lebih alat bukti memberatkan dalam kasus ini. Tersangka berinisial NKM dan ORAL diduga kuat memanipulasi 26 kredit fiktif hingga menimbulkan kerugian 697 Juta Rupiah lebih.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Denpasar Putu Eka Suyantha dikonfirmasi RRI di Denpasar, Selasa (28/6/2022) membenarkan, penetapan tersangka korupsi KUR Fiktif pada salah satu Bank BUMN dengan naiknya status penyidikan umum ke penyidikan khusus. Ia menjelaskan, kedua tersangka diduga kuat mengajukan permohonan KUF fiktif dan memanipulasi tempat usaha yang dijadikan sebagai jaminan pengajuan KUR. Bahkan saat dana KUR cair, kedua tersangka menyalahgunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi.

“Iya benar penyidik Kejaksaan Negeri Denpasar telah menemukan bukti yang kuat untuk penentapan tersangka dalam kasus KUR fiktif. Kedua tersangka memanipulasi 26 kredit fiktif sejak tahun 2017 hingga 2020 yang pencairan dananya tidak sesuai peruntukan,” ungkap Eka Suyantha.

Eka Suyantha mengatakan, dalam kasus ini tersangka NKM dan ORAL dijerat pasal pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 UU No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah UU No 20 tahun 2001 Jis pasal 55 ayat 1 ke 1 Jis pasal 64 ayat 1 KUHP. Ia menambahkan, penyidik dalam waktu dekat akan merampungkan pemberkasan dan menahan kedua tersangka yang kemudian dilimpahkan ke pengadilan.

“Kami akan segera merampungkan pemberkasan dan memanggil para tersangka untuk dimintai keterangan yang kemudian akan dilimpahkan ke pengadilan untuk proses penuntutan,” pungkas Eka Suyantha.

Seperti diberitakan, tersangka NKM dan ORAL diduga kuat terlibat dalam tindka pidana korupsi dengan mengajukan 26 kredit fiktif pada salah satu bank BUMN di Kota Denpasar. Kedua tersangka menggunakan modus operandi pengajuan kredit tidak sesuai prosedur sejak 2017 hingga 2020. Penyelewengan dana yang dilakukan terdakwa tersebut merugikan program pemerintah yakni tujuan pemberian KUR tidak berjalan sesuai peruntukan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar