Pemprov Bali Canangkan Berantas Korupsi Berbasis Desa Adat

KBRN, Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali  akan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi  berbasis Desa Adat.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi Bali mendukung KPK dalam  upaya pemberantasan korupsi. 

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa  (extra ordinary crime) yang berdampak terhadap berbagai sendi kehidupan dan  telah terbukti menyengsarakan rakyat dan menghambat kemajuan bangsa.

Gubenur Bali Wayan Koster pada saat pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Antikorupsi  yang bertajuk “Partisipasi Krama Ngwangun Provinsi Bali Bebas Saking Korupsi”  di Denpasar, Senin (27/6/2022) mengatakan, saat ini Pemprov Bali telah mengeluarkan kebijakan pendidikan antikorupsi melalui sekolah dengan sasaran SD, SMP, SMA/SMK. 

Selain itu juga melaksanakan pendidikan antikorupsi dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di Bali yang diintegrasikan dalam sistem  kemasyarakatan yaitu seni dan budaya sebagai wahana edukasi masyarakat,

“Kami akan  gencarkan hal ini dengan  bebasis desa adat, karena  desa adat memiliki sistem yang sangat  kuat dengan hukum  adatnya, sehingga ini bisa diterapkan secara sistematis dan masif di provinsi Bali”, jelas Koster.

Sementara itu Plt. Deputi  Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Wawan Wardiana mengapresiasi  pemberantasan korupsi berbasis desa adat yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Bali. 

Dikatakan peran Desa Adat dalam mencegah korupsi akan lebih efektif karena di Desa Adat seperti yang disampaikan Gubenur  Koster terdapat awig-awig  dan prarem  yang hukuman adatnya  ditakuti masyarakat setempat. 

“Kalau di Bali dikatakan punya desa adat ya kenapa enggak kita maksimalkan dengan desa  adat ini dalam rangka menciptakan  desa anti korupsi. Kalau itu efektif  kenapa engga”, jelasnya.

Wawan lebih lanjut mengatakan dengan adanya  bimbingan  teknis ini diharapkan dapat  menggugah dan memberikan kemampuan serta keterampilan  kepada masyarakat untuk bersama-sama dengan KPK guna menyatukan langkah dalam upaya pemberantasan  korupsi  mulai dari diri sendiri untuk tidak korupsi dan turut mewujudkan lingkungan yang bebas korupsi. 

Biotek yang berlangsung pada 27-28 Juni 2022 ini diikuti 150 peserta dari pemuka adat, pelajar, ormas,  dan lainnya. 

“Para peserta diharapkan menjadi pelopor antikorupsi dapat menyebarluaskan  dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya integritas yang sejalan dengan program Pemprov Bali”, tutup Wawan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar