Hadir di Bali, Kantor Pengacara MS & Partners Perkuat Advokasi Ekspatriat dan Masyarakat

KBRN, Denpasar : Legislatif dalam hal ini DPR RI diminta segera menyusun berbagai hal terkait perbaikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. 

Langkah itu merujuk putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada pembentuk undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan. 

Michael Simanjuntak mengatakan, UU Cipta Kerja dapat menciptakan iklim usaha yang atraktif dan juga kondusif bagi para investor, khususnya investor asing.

Membuat pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dengan lebih cepat.

"Dibukanya kantor hukum MS & Partners di Bali juga menunjukkan komitmen kami dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat secara komprehensif sebagai bagian dari jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, yang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara," kata Michael Simanjuntak disela-sela pembukaan MS & Partners di Denpasar, Rabu (19/1/2022).

Sementara itu, Yehezkiel Paat berharap, dengan dibukanya kantor hukum MS & Partners ini pihaknya bisa mengakomodasi berbagai advokasi layanan bantuan hukum dari warga negara asing dan para ekspatriat yang ada di Bali.

"Selain memberikan advokasi baik secara litigasi dan non litigasi kami juga tetap memberikan bantuan hukum secara gratis untuk masyarakat tidak mampu yang membutuhkan," terang Yehezkiel.

Acara pembukaan kantor pengacara MS & Partners dihadiri beberapa pengacara dan ekspatriat di Bali 

Salah seorang konsultan MS & Partners, Esther Gehl mengakui, pihaknya memiliki jalinan baik dengan komunitas warga asing dan ekspatriat di Bali serta beberapa konsultan lokal yang mumpuni. 

"Kami akan menjadi salah satu pusat layanan bantuan hukum yang juga memberikan advokasi bagi kalangan WNA yang membutuhkan," tutupnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar