Rugikan Negara 1,3 Miliar, Pengemplang Pajak di Bui

Tersangka Pengemplang Pajak saat diserahkan ke Kejari Buleleng

KBRN, Denpasar : Tersangka pengemplang pajak senilai 1,3 Miliar Rupiah berinisial KPTDA (36) akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Buleleng. Pelimpahan tahap II itu dilakukan pasca rampungnya berkas dan barang bukti yang menguatkan tersangka melakukan tindak pidana pajak.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Bali Andri Puspo Heriyanto di Denpasar mengungkapkan, kuat dugaan tersangka KPTDA melakukan tindak pidana perpajakan yakni dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Ia menjelaskan, dalam kasus ini,  KPTDA selaku Direktur CV GP yang bergerak di bidang usaha jual beli cengkeh menggunakan modus memungut PPN dari para pelanggan/pembeli namun tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut tersebut ke kas negara.

““KPTDA diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. KPTDA selaku Direktur CV GP yang bergerak di bidang usaha jual beli cengkeh diduga melakukan tindak pidana perpajakan dengan modus memungut PPN dari para pelanggan/pembeli namun tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut tersebut ke kas negara,” ujar Andri Puspo Heriyanto.

Andri Puspo Heriyanto mengatakan, sebelum melakukan penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan bukti permulaan terhadap wajib pajak. Saat dilakukan proses pemeriksaan bukti permulaan, wajib pajak diberi hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai dengan Pasal 8 Ayat (3) UU KUP dengan membayar pajak-pajak yang kurang dibayar beserta sanksi denda. Namun tersangka tidak menggunakan hak tersebut sehingga pemeriksaan bukti permulaan ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Menurut Andri Puspo Heriyanto, dalam proses penyidikan, wajib pajak juga diberi hak untuk mengajukan permohonan penghentian penyidikan dengan melunasi pajak-pajak yang kurang dibayar beserta sanksi denda. Namun tersangka juga tidak memanfaatkan hak tersebut, hingga kasus pengemplangan pajak ini dilimpahkan ke Kejaksaan.

Sementara, Plt. Kepala Kantor Wilayah DJP Bali Dudung Rudi Hendratna mengungkapkan, proses hukum pengemplang pajak ini merupakan upaya penegakan hukum perpajakan untuk penegakan prinsip keadilan dan menimbulkan efek jera, serta upaya pengamanan penerimaan negara. Ia berharap, dengan penyerahan tersangka atas tindak pidana perpajakan ini, Wajib Pajak akan semakin menaati peraturan di bidang perpajakan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00