Korupsi Sesajen, Penasehat Hukum IGM Desak Penyidikan Mendalam

Mantan Kadisbud Denpasar usai Diperiksa di Kejari Denpasar - Ist

KBRN, Denpasar : Kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar hingga kini baru menyeret Mantan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar “IGM”. IGM pun ditetapkan sebagai tersangka tunggal kasus yang merugikan negara 1 Miliar Rupiah tersebut. Terkesan tidak mau dijadikan kambing hitam, tim penasehat hukum IGM mendesak tim penyidik mengungkap kasus ini lebih mendalam, karena kuat dugaan kasus ini dilakukan bersama – sama dari tahap perencanaan.

Menanggapi pernyataan penasehat hukum tersangka IGM, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Denpasar Kadek Hari Supriyadi dikonfirmasi RRI di Denpasar, Selasa (7/9/2021) mengungkapkan, saat ini penyidik masih focus pada pemberkasan IGM, karena tersangka bertanggungjawab selaku PA pengadaan. Namun tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka baru, tergantung hasil penyidikan dan barang bukti yang kuat. Hari Supriyadi mengungkapkan, jika tersangka mau blak – blakan mengungkap kasus ini tentu akan semakin mempermudah penyidikan.

“Nanti kita liat perkembangan kasusnya seperti apa, tidak menutup kemungkinan akan ada pemeriksaan tambahan apabila tim penyidik memandang masih perlu penyidikan tambahan,” ucap Hari Supriyadi.

Seperti diberitakan, tim penasehat hukum tersangka IGM kaget dengan pasal yang disangkakan kepada mantan Kadisbud Kota Denpasar tersebut. Dalam kasus ini justru pasal 55 KUHP (pasal perbuatan yang dilakukan bersama – sama) tidak muncul. Padahal, tim penasehat hukum menemukan peran – peran yang luar biasa di bagian awal atau perencanaan yang tidak mungkin dilakukan sendiri oleh IGM dimana terjadi pembelokan dengan mengubah nomenklatur belanja tidak langsung menjadi belanja langsung dan dari hibah menjadi non hibah. Dalam kasus ini, tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 atau pasal 12 junto pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00