Ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi, Mantan Kadisbud Denpasar Tidak Ditahan

Ilustrasi Korupsi - Ist

KBRN, Denpasar : Mantan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar berinisial IGM hingga kini belum ditahan penyidik Kejaksaan Negeri Denpasar. Kendati telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana Bantuan Keuangan Khusus – BKK hingga merugikan negara 1 Miliar Rupiah.

Kepala Seksi Intelijen – Kasi Intel Kejari Denpasar I Kadek Hari Supriyadi dikonfirmasi RRI di Denpasar mengungkapkan, dalam kasus ini penyidik mengacu pada ketentuan pasal 21 UU No.8 Tahun 1981 dimana ada syarat subyektif dan obyektif. Khusus untuk syarat subyektif, penyidik belum menemukan bahwa tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau terindikasi mengulangi perbuatannya. Hari Supriyadi mengungkapkan, tim penyidik tidak melakukan penahanan dengan pertimbangan memudahkan proses pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka IGM. Ia menegaskan, dalam kasus apapun, unsur – unsur penahanan harus tetap dipenuhi dengan menjunjung azas praduga tak bersalah.

"Tidak menutup kemungkinan akan ada pemeriksaan tambahan apabila tim penyidik memandang masih perlu dilakukan pemeriksaan tambahan, sejauh ini tersangka masih bersikap kooperatif," ucap Hari Supriyadi.

Hari Supriyadi mengatakan, tim penyidik terus mendalami kasus ini dengan pemeriksaan tersangka dan tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka baru. Hingga kini, seratus saksi dan 2 saksi ahli telah dimintai keterangan dalam kasus korupsi aci – aci dan sesajen Kota Denpasar tahun anggaran 2019/2020.  

"Nati kita liat perkembangannya seperti apa, saksi - saksi sudah dimintai keterangan sudah diperiksa kurang lebih ada seratus saksi termasuk ada 2 ahli," pungkasnya.

Mantan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar yang terjerat kasus dugaan korupsi 1 Miliar Rupiah itu dicecar 62 pertanyaan seputar pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus tahun anggaran 2019/2020. Selaku PA tersangka diduga mengalihkan kegiatan dari pengadaan barang atau jasa menjadi penyerahan uang yang disertai adanya pemotongan bagi fee rekanan.

Sementara, dalam kapasitasnya selaku PPK juga tidak membuat rencana umum pengadaan, memecah kegiatan, melakukan penunjukan langsung tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pembuatan dokumen pengadaan fiktif. Dalam kasus ini, tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 atau pasal 12 junto pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00