Hadapi Resesi Ekonomi, OJK Dukung Restrukturisasi Perusahaan Terbuka

Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B OJK RI Ona Retnesti Swaningrum dalam salah satu seminar virtual pada event Capital Market Summit and Expo (CMSE) 2020. (Istimewa)

KBRN, Jakarta : Seminar Restrukturisasi dan Tindakan Korporasi menjadi salah satu agenda dalam Capital Market Summit and Expo (CMSE) 2020 hari kedua, Selasa (20/10/2020).

Tampil sebagai pembicara dalam seminar virtual itu Komite Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), Karman Pamurahardjo, Direktur Utama PT. Pefindo Salyadi Saputra, dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hubungan Eksternal Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) Melli Darsa. 

Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B OJK RI, Ona Retnesti Swaningrum dalam sambutannya menyampaikan, pelaku bisnis di Tanah Air merasakan dinamika dan menghadapi tantangan luar biasa sepanjang tahun 2020. Kondisi itu tak lepas dari pandemi COVID-19 yang melanda dunia. 

"Hal ini menyebabkan pelaku bisnis cukup terdampak dan memiliki kendala didalam menjaga kinerjanya serta pendanaan untuk menunjang keberlanjutan usaha kedepannya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2020 dilaporkan minus 5,32 persen. Angka ini tentunya lebih tinggi dibandingkan prediksi pemerintah dan Bank Indonesia. Selanjutnya pemerintah pun memprediksi kuartal III tahun 2020 masih di zona negatif, yang mengidentifikasikan Indonesia masuk dalam masa resesi ekonomi," katanya. 

Resesi ekonomi diakui menjadi tantangan semua pihak, termasuk kalangan usaha. Perusahaan terbuka kata Ona memerlukan strategi yang tepat, agar dapat menjaga eksistensi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan restrukturisasi perusahaan. 

"Restrukturisasi perusahaan merupakan upaya melakukan pembenahan kembali perusahaan, agar bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan lingkungan bisnis yang tengah berlangsung. Hal ini dapat dilakukan dengan cara merger, konsolidasi, akuisisi, bahkan jika diperlukan melakukan divestasi dan spin-off," ujarnya. 

OJK dipastikan mendukung dan memfasilitasi upaya restrukturisasi perusahaan. Dukungan nyata itu melalui berbagai regulasi, supaya perusahaan terbuka dapat melakukan restrukturisasi ataupun aksi korporasi lainnya. Namun pihaknya berharap, proses itu tetap mengedepankan aspek perlindungan kepada pemegang saham minoritas dan kecukupan disklosur. 

"Adapun regulasi tersebut antara lain terkait beberapa aksi korporasi, seperti penggabungan usaha atau merger, transaksi material dan transaksi afiliasi, serta restrukturisasi hutang seperti konversi hutang menjadi saham," ucapnya. 

"Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04 Tahun 2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama, telah memberikan beberapa kemudahan kepada perusahaan terbuka dalam melakukan transaksi material. Misalnya transaksi yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam kondisi tertentu, tidak diwajibkan memenuhi beberapa prosedur transaksi material," sambungnya. 

Dukungan lain juga tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04 Tahun 2020 tentang transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan itu memungkinkan transaksi restrukturisasi perusahaan terbuka yang dikendalikan baik langsung ataupun tidak langsung oleh pemerintah, hanya memenuhi kewajiban melaporkan transaksi afiliasi kepada OJK.

Pelaporan itu paling lambat pada hari kerja kedua setelah tanggal transaksi afiliasi. Proses itu juga tidak diwajibkan menggunakan penilai. 

"Selanjutnya dalam rangka merger. OJK telah mengeluarkan regulasi yaitu POJK Nomor 74/POJK.04 Tahun 2016 tentang penggabungan usaha atau peleburan usaha perusahaan terbuka. Salah satu kemudahan prosedur dalam POJK ini adalah jika merger dilakukan oleh perusahaan terbuka, dengan perusahaan anak yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, tidak diwajibkan menggunakan penilai," sebutnya. 

Ona Retnesti Swaningrum lebih lanjut mengatakan, sejak awal tahun 2020 hingga 30 September 2020, aksi korporasi yang dilakukan perusahaan terbuka mencakup 220 transaksi afiliasi, 27 transaksi material, dan 3 perubahan kegiatan usaha utama. 

Ia menyebut, restrukturisasi oleh perusahaan terbuka sering kali dilakukan melalui penambahan modal dengan memesan efek terlebih dahulu. Namun ada juga yang restrukturisasi perusahaan terbuka dengan penambahan modal tanpa memesan efek terlebih dahulu. 

"Berdasarkan POJK Nomor 14/POJK.04 Tahun 2019, tentang perubahan atas POJK Nomor 32/POJK.04 Tahun 2015 tentang penambahan modal perusahan terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu, perusahaan terbuka dapat melakukan penambahan modal tanpa HMETD, sepanjang memenuhi kondisi tertentu," bebernya.

"Adapun kondisi tertentu, antara lain dalam hal perusahaan terbuka selain bank yang mempunyai modal kerja negatif dan leabilitas melebihi 80 persen dari asetnya. Selain itu dalam kondisi dimana perusahaan terbuka tidak memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo kepada pemberi pinjaman yang tidak berafiliasi," imbuhnya. 

Terkait aksi korporasi tersebut, Ona menyampaikan, sejak awal tahun 2020 sampai 30 September 2020, OJK mencatat setidaknya 11 penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu dan 15 penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. 

"Dalam rangka mendukung restrukturisasi dan aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka yang memerlukan persetujuan RUPS, OJK juga telah memberikan kemudahan berupa penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau kita kenal dengan e-RUPS, dengan dikeluarkannya POJK Nomor 15 dan POJK Nomor 16 Tahun 2020. Sampai dengan 9 Oktober 2020, terdapat 629 perusahaan terbuka yang melakukan RUPS dengan IEC dari KSEI," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00