Gubernur Bali: Tak Ada Lagi Hotel Kuasai Pantai

KBRN, Denpasar : Bali bersiap mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2020. 

Perda itu mengatur Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bali tahun 2009-2029. 

Gubernur Bali, Wayan Koster memastikan, Perda Nomor 3 Tahun 2020 akan membawa perubahan fundamental. Salah satunya soal penataan pendirian akomodasi wisata, seperti hotel. 

"Kedepan tidak boleh lagi ada membangun hotel di pesisir, itu izinnya hanya untuk bangun hotel diwilayah tanah diizinkan, lantas kemudian seakan-akan dia menguasai pantai yang ada didepannya," tegas Koster dalam sesi Jumpa Pers di Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar, Jumat (29/5/2020). 

Koster menyebut, klaim pantai oleh pengelola hotel selama ini sangat merugikan masyarakat. Bahkan tidak jarang dari pemilik hotel kata Gubernur sampai menutup jalur melasti. Padahal melasti merupakan ritual penyucian diri bagi Umat Hindu untuk menyambut hari raya Nyepi. 

"Bahkan bisa melebar jalur melasti itu ditutup, sehingga masyarakat Bali yang harusnya menjalankan upakara rangkaian melasti ke laut itu menjadi terganggu, kedepan hal-hal begini tidak boleh terjadi lagi," ungkapnya. 

"Tidak boleh ini meminggirkan, apa lagi mematikan kepentingan jalannya kearifan lokal di Provinsi Bali," sambungnya. 

Perda Nomor 3 Tahun 2020 juga mengamanatkan soal sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air serta sistem jaringan prasarana lingkungan dan prasarana lainnya. 

Khusus sistem jaringan transportasi, Koster menjabarkan, Pemerintah Provinsi Bali merencanakan pembangunan lima ruas jalan tol, pembangunan jalan baru dan jalan short cut, pengembangan Pelabuhan Benoa, dan pembangunan pelabuhan baru serta pelabuhan segitiga emas yaitu Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Lembongan. 

"Mengenai ruas tol yang tadinya ada 10 titik, sekarang menjadi 5 titik," pungkas Koster.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00