'New Normal', PHRI: Menteri Pak Jokowi Samakan Persepsi Dulu

Ketua Pehimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Denpasar, Ida Bagus Gede Sidharta Putra. (KBRN)

KBRN, Sanur : Wacana 'New Normal' santer berhembus dalam beberapa hari terakhir. Skenario tengah disiapkan pemerintah, agar kondisi normal baru ini dapat diimplementasikan. 

Ketua Pehimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Denpasar, Ida Bagus Gede Sidharta Putra menilai, new normal hanya soal pembahasaan. 

Namun secara esensi, new normal adalah bagaimana kehidupan harus tetap berjalan, dan mengadopsi serta mengadaptasi gaya hidup selama pandemi COVID-19. Adopsi dan adaptasi itu disebut menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan new normal.

"Pointnya life must go on (hidup harus terus berjalan). Tetapi bagaimana pun juga tetap memperhatikan hidup bersih, social distancing, dan otomatis akan mengubah semua SOP ataupun standarisasi-standarisasi, terutama yang ada dibisnis, kalau kita ingin welcoming tamu lagi," ungkapnya kepada RRI di Sanur, Selasa (26/5/2020). 

"Pertama adalah bagaimana kita memberikan edukasi kepada mereka (wisatawan), apa yang sudah kita lakukan, misalnya bikin video-video, bikin ulasan, bikin famtrip-famtrip, begini lo kalau masuk hotel sekarang, misalnya check temperature, kebersihan, gimana food handling mereka, bagaimana interaksi mereka, bagaimana menaruh kursi yang mungkin tidak boleh berdekat-dekatan lagi, seperti itu," lanjutnya. 

Sebelum diberlakukan, pria yang akrab disapa Gusde itu meminta, jajaran menteri kabinet Indonesia Maju menyamakan persepsi soal new normal. Ia tak memungkiri, selama ini banyak mispersepsi yang ditunjukkan para pembantu Presiden. Belum lagi pemahaman pemerintah daerah kerap tak segaris dengan wacana yang digelindingkan Presiden, Joko Widodo. 

"Sangat luar biasa sekali misperception itu. Kebijakan pusat dan daerah kan luar biasa (berbeda)," ujar Ketua Yayasan Pembangunan Sanur (YPS) itu sembari tertawa. 

Gusde menggarisbawahi sejumlah hal terkait new normal. Diantaranya yaitu kesepakatan diseluruh tatanan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Kesepakatan itu harus diwujudkan melalui kebijakan, dan regulasi. 

"Misalnya ada restrukturisasi perekonomian, sekarang bagaimana? Dibawah belum ada perdanya, belum ada aturannya, ngomong tentang PHR, ngomong relaksasi perpajakan, PLN tetap bayar tinggi padahal tidak ada pemasukan. Menteri Keuangan bilang a, Presiden bilang b, apalagi kebawah, sudah jadi z itu," tegasnya.

"Tentunya kita membutuhkan kepastian. Kepastian baik itu tindakan yang didasarkan oleh landasan hukumnya. Itu yang kita butuhkan. Sehingga dari situlah kita melakukan suatu strategi yang sama," pungkas Gusde.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00