HIPMI Soroti Tiga 'Obstacle' Pemulihan Pariwisata Bali

KBRN, Denpasar : Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyoroti obstacle (rintangan) pemulihan pariwisata Pulau Dewata.

Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Bali, Agus Pande Widura alias APW menyampaikan tiga rintangan terbesar kepariwisataan Pulau Seribu Pura. 

Obstacle pertama adalah kebijakan karantina bagi wisatawan mancanegara (wisman).

"Ini sangat mempengaruhi keinginan tamu mancanegara untuk datang ke Bali. Karena dengan lima hari karantina itu akan menjadi suatu hambatan juga. Karena begitu mereka pulang ke negerinya, akan ada lagi karantina," katanya kepada RRI.co.id di Sekretariat BPD HIPMI Bali, Kamis (21/10/2021). 

"Banyak sekali waktu yang terbuang untuk karantina hanya untuk liburan. Beda halnya dengan ketika mereka melakukan perjalanan bisnis," imbuhnya. 

Sorotan kedua adalah soal asuransi yang wajib dipenuhi pelancong asing. 

Asuransi dengan nilai US$ 100 ribu atau lebih dari Rp1 miliar dipastikan sangat memberatkan. 

"Selama ini tidak sampai Rp1 miliar kita baik-baik saja dalam hal menerima tamu. Mungkin kalau boleh kita memberikan usulan, yang pertama adalah cukup dengan PCR (polymerase chain reaction) saja. Karena itu lebih mempercepat pemulihan perekonomian di Bali," ucapnya. 

"Jadi nilai daripada premi dari asuransi itu harus direvisi. Setelah itu, saya melihat kita seharusnya bermain di travel warning. Jadi ketika ada negara yang mengalami kasus Covid-19, otomatis kita sudah bisa memberikan travel warning, atau bahkan travel ban," sambungnya. 

Hal terakhir yang mendapatkan perhatian HIPMI yaitu PCR sebagai syarat penerbangan.

Kebijakan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia ini dikhawatirkan berpengaruh terhadap minat wisatawan nusantara (wisnus) berlibur ke Bali. 

Oleh karenanya, HIPMI berharap untuk wisatawan domestik (wisdom) tetap menggunakan Swab Antigen. 

"Kami berharap untuk domestik tetap cukup dengan antigen, jangan sampai diubah ke PCR. Karena itu akan memberatkan bagi pahlawan domestik yang akan ke Bali," katanya. 

"Cukup merugikan bagi wisatawan domestik yang kita anggap sebagai pahlawan untuk bangkitnya Bali itu mengalami kerugian, karena biaya yang harus dikeluarkan Rp80.000 untuk antigen, berubah menjadi PCR. Ini kan menjadi biaya bagi wisatawan domestik," lanjutnya. 

Melihat besarnya dampak yang bakal timbul, APW berharap pemerintah mengurungkan niat pemberlakuan PCR sebagai syarat penerbangan. 

Kebijakan ini dianggap sangat kontradiktif dengan status PPKM Bali yang kini di level II. 

"Ketika PPKM kita turun dari level III ke level II, kok malah jadi PCR. Apakah karena ada rumor soal bulan Desember yang akan ada third wave (gelombang ketiga) kasus Covid-19," katanya. 

APW berpandangan, pemerintah tidak bisa memukul rata penerapan PCR sebagai syarat penerbangan. 

Menurutnya harus ada pemetaan wilayah sesuai potensi ancaman kasus dalam pemberlakuan kebijakan ini. 

"Jangan selalu dipukul rata Jawa dan Bali. Ini agak sulit bagi Bali. Jadi kota mana yang kasusnya lagi naik, itu yang diwajibkan PCR," ucapnya. 

Selain itu APW menanggapi rencanca mempailitkan maskapai Garuda Indonesia. 

Dikatakan, pemerintah berkewajiban mempertahankan Garuda Indonesia sebagai maskapai kebanggaan masyarakat Indonesia. 

"Bahkan kalau perlu adakan kampante untuk menggunakan Garuda Indonesia agar bisa menjaga eksistensi penerbangan milik negara yang menjadi ujung tombak bagi pariwisata internasional," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00