Pemprov Bali Didesak Tunda Ganjil Genap, Ini Alasannya

KBRN, Denpasar : Pemerintah Provinsi Bali resmi melakukan uji coba ganjil genap di kawasan Pantai Kuta, dan Pantai Sanur, Sabtu (25/9/2021). 

Selama dua hari uji coba, belum ada satu pun pengendara yang diputar balik. 

Meski demikian, tidak sedikit warga keberatan dengan sistem yang diberlakukan tersebut. 

Rektor Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar, Prof. Dr. Nyoman Sri Subawa menilai, Bali belum memerlukan ganjil genap.

"Membutuhkan waktu ya, tetapi saat ini, kemarin juga saya sempat sambil berjalan, kondisinya belum sepadat kondisi normal yang lalu. Sehingga kita harus mencermati waktu yang pas, kapan kira-kira," katanya kepada RRI.co.id di ruang kerjanya, Senin (27/9/2021). 

Guru besar bidang Ilmu Manajemen itu sependapat dengan ganjil genap ketika perekonomian dan kepariwisataan Bali telah pulih.

Namun dalam situasi seperti saat ini, ia menyebut sistem ini justru kembali memicu dampak negatif bagi masyarakat.

Terlebih ia meyakini, masyarakat dan wisatawan tidak hanya bertujuan berkunjung ke pantai. 

"Saya kira tidak semua transit ke pantai. Tidak semua melakukan aktivitas di pantai. Penyebarannya bisa masuk ke mall, apalagi di kawasan pantai kan banyak tujuannya, baik itu mall, restonya, maupun sektor yang lain," sebutnya. 

Prof. Sri Subawa beranggapan, antisipasi kepadatan atau kerumunan di pantai bukanlah alasan yang bisa dijadikan pertimbangan pemerintah. 

"Seberapa jauh sih memberikan dampak? Kalau kondisinya seperti ini, saya kira mesti harus ditunda dulu," tegasnya.

"Tetapi untuk mensimulasikan saya kira boleh-boleh saja. Karena itu bagian dari proses, agar kebijakan itu bisa efektif," lanjutnya. 

Ia kembali menegaskan, perlunya kecermatan Pemerintah Provinsi Bali sebelum memberlakukan sanksi dari sistem ganjil genap ini. 

Beberapa indikator bisa menjadi pertimbangan, diantaranya efektivitas ganjil genap dalam mengurai kerumunan dan pencegahan penularan Covid-19 di kawasan Pantai Kuta serta Pantai Sanur. 

Selain itu, pemerintah juga wajib mengedepankan fleksibilitas sesuai dinamika di lapangan dalam penerapan kebijakan ini. 

"Mesti diperhatikan itu dalam kondisi di lapangan. Kebijakan itu bagus, tetapi mesti kita cermati di lapangan," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00