Pagu Anggaran Belanja APBN Untuk Bali Tahun 2021 Meningkat 6,22%

Temu Media Kementerian Keuangan DJPB Bali

KBRN,Denpasar: Pagu anggaran belanja dari APBN untuk wilayah Provinsi Bali pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 6,22% dari tahun 2020 yang totalnya sebesar 21,87 triliun rupiah menjadi 23,23 triliun rupiah di tahun 2021.

Jumlah tersebut terbagi dalam dua jenis, yaitu untuk Belanja Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga sebesar Rp11,63 miliar dan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp11,60 miliar.

Hal itu disampaikan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Tri Budianto dalam acara temu media Kementerian Keuangan Propinsi Bali Triwulan 1 Tahun 2021 di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Gedung Keuangan Negara I Denpasar,Senin (19/4/2021).

 Tri Budianto menjelaskan sepanjang triwulan I Tahun 2021 ini, Belanja Kementerian/Lembaga telah berhasil direalisasikan sebesar Rp2,03 triliun atau 17,5% dari pagu, lebih tinggi dari target Triwulan I sebesar 15%.

Yang cukup menggembirakan menurutnya  untuk jenis Belanja Modal memiliki persentase capaian yang paling tinggi, yaitu 20,2% dari pagu Belanja Modal, yang hal ini diharapkan menjadi indikator bahwa manfaat dari belanja Pemerintah dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Sedangkan untuk Belanja Barang/Jasa memiliki capaian realisasi yang paling rendah sebesar 13,7%.

Dikatakan, untuk penyaluran Dana Desa, dikatakan penyaluran di Provinsi Bali telah berjalan dengan sangat baik dan yang tercepat dibandingkan dengan provinsi lainnya. Namun perlu menjadi perhatian bahwa untuk penyaluran tahap kedua masih harus menunggu penyelesaian Perkada Dana Desa dari masing masing Pemda.2,30-2,46

“ Nah kecepatan mencairkan juga tergantung masing-masing desanya. Makanya kita tidak bisa persis 30 gitu ya. Padahal mekanisme pencairannya Cuma 40 atau 60 ya ga bisa persis karena masing-masing desa tergantung kinerjanya masing-masing,”.

Sementara untuk serapan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa menurut Tri Budianto harus mampu direalisasikan setiap bulan karena menyangkut kehidupan masyarakat yang tidak mampu. Jika ini tidak mampu dicairkan setiap bulan akan mengganggu kehidupan masyarakat penerima BLT tersebut.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00