F-PKS Jakarta Bantah Kenaikan Tunjangan Rp8 Miliar

KBRN, Jakarta: Kenaikan tunjangan per anggota DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 8 miliar dalam rencana kerja tahunan atau RKT dinilai tidak benar.

Hal itu diutarakan oleh  Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Mohammad Arifin mengatakan DPRD DKI Jakarta tidak memiliki wewenang dalam kenaikan tunjangan.

"Itu tidak benar angkanya seperti itu. Apalagi itu bukan kewenangan DPRD, menaikkan tunjangan. Sebab, itu harus diatur dalam Pergub setelah disetujui Kemendagri dan Kementerian Keuangan. Itu sangat berlebihan, tidak mungkin anggarannya sebesar itu," ujar Arifin saat dihubungi di Jakarta, Jumat, (4/12/2020).

Arifin menjelaskan yang naik dalam anggaran untuk anggota DPRD DKI Jakarta adalah untuk kegiatan sosialisasi ke masyarakat dan bukan untuk tunjangan pribadi anggota dewan.

"Jadi ini ada usulan penambahan kegiatan anggota DPRD untuk turun menyapa masyarakat agar anggaran DPRD lebih dekat dengan konstituennnya dan dapat menyerap aspirasi masyarakat yang akan diperjuangkan di DPRD. Jadi bukan kenaikan tunjangan anggota DPRD," tandasnya.

Sebelumnya, rencana kenaikan tunjangan itu masih dalam bentuk draf yang belum disahkan. Draf ini kemudian diungkap oleh Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar. 

Ia menyebut ada kenaikan tunjangan anggota dewan yang cukup besar di RAPBD 2021. PSI pun menolak rancangan tersebut.

Menurut Arifin, dewan mengajukan rencana kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi.

"Itu tidak besar. Tunjangan transportasi naik jadi Rp 12 juta, tunjangan perumahan naiknya Rp 13 juta, pokoknya naiknya Rp 40 juta," katanya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00