Perda Penanggulangan Covid-19 Jakarta Disahkan

Rapat paripurna di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (19/10). Foto: Dok. Istimewa .jpg

KBRN, Jakarta: DPRD DKI Jakarta, resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penanggulangan virus corona (Covid-19) menjadi perda.

Nantinya dalam Perda ini, akan menjadi acuan landasan hukum bagi Pemprov DKI Jakarta, dalam menangani pandemi Covid-19.

"Saya ingin menanyakan kepada forum rapat paripurna dewan yang terhormat ini, apakah Raperda tentang penanganan COVID-19 untuk ditetapkan menjadi peraturan yang dapat disetujui?," ujar Prasetio di ruang paripurna DPRD DKI, Jakarta, Senin (19/10). 

para anggota dewan pun yang hadir, serentak menjawab setuju raperda agar sah menjadi perda.

"Dengan telah disetujuinya Raperda tersebut menjadi Peraturan Daerah, maka Raperda dimaksud akan diserahkan pada Gubernur Provinsi DKI untuk ditindaklanjuti," lanjutnya. 

Setelah itu, draf raperda langsung diserahkan dari DPRD ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diwakilkan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.

Dalam Perda Covid-19 Jakarta ini, mengatur aturan hukum yang lebih kuat dari Peraturan Gubernur (Pergub). 

Selain itu, perda ini juga mengatur soal sanksi administratif hingga sanksi pidana bagi para pelanggar. Misalnya, dalam Raperda, dirumuskan sanksi bagi warga yang menolak di rapid test atau tes PCR dengan denda Rp 5 juta.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00