Belasan Penghuni Perumahan Kaget Rumahnya Dilelang

KBRN, Madiun: Sejumlah rumah di perumahan Rawa Bhakti Residence yang disita Pengadilan Agama (PA) Kota Madiun resmi memasuki tahap lelang, hingga membuat penghuni perumahan kebingungan

Wahyu Indriani, seorang penghuni perumahan Rawa Bhakti Residence, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Madiun. Menurutnya,

"Sampai saat ini pun warga belum mendapat pemberitahuan sama sekali soal penyitaan rumah, dari pihak Bank Muamalat Indonesia," kata Wahyu Indriani, seorang penghuni perumahan Rawa Bhakti Residence, Kelurahan Mojokerto Kecamatan Taman, Madiun, Senin (28/9/`2020).

Untuk diketahui, kasus penyitaan perumahan itu terjadi lantaran PT Hasta Mulya Putra (HMP) selaku pengembang atau developer memiliki hutang ke PT Bank Muamalat Indonesia sekitar Rp19 Miliar.

Wahyu menyatakan, dari 19 unit hanya tiga unit rumah yang tidak diikutkan penyitaan. Sementara sembilan warga di perumahan itu yang sudah melunasi, belum juga mendapat sertifikat hak guna bangunan (SHGB).

“Kami berharap calon pembeli atau yang ikut lelang itu mengurungkan niatnya lah membeli perumahan kami,” kata Wahyu.

Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun Fais Mardian membenarkan, telah menerima permohonan lelang eksekusi dari PA Kota Madiun terhadap beberapa obyek tanah dan bangunan di wilayah Kota Madiun.

Ia menjelaskan, permohonan itu masih dalam proses dan akan dilaksanakan lelangnya pada 20 Oktober 2020.

“Semua obyek yang dilelang berdasarkan permohonan dari PA Kota Madiun sudah kita upload di portal lelang.go.id. Secara aturan proses lelang didahului oleh permohonan lelang yang dilakukan oleh penjual dalam kasus ini adalah PA Kota Madiun. Ketika pemohon lelang itu mengajukan permohonan lelang, kami melakukan verifikasi dokumen, kemudian meneliti kelengkapan dokumen,” terangnya.

“Selanjutnya memastikan bahwa obyek yang dilelang ini benar. Ketika semua proses itu dilalui maka kita tetapkan hari dan tanggal pelaksanaan lelang. Penetapan lelang itu tertanggal 17 September 2020,” imbuhnya.

Fais mengklaim, sesuai aturan, KPKNL mewajibkan ada pemberitahuan pelaksanaan lelang kepada tereksekusi. Namun demikian, pembatalan lelang itu bisa dilakukan secara mutlak oleh pemohon lelang.

Dengan begitu secara otomatis proses pelaksanaan lelang yang dilakukan KPKNL akan batal atau berhenti. Tidak hanya itu, ketika KPKNL menemukan ada perbedaan antara data obyek lelang dengan dokumen akhir berupa surat keterangan atas tanah maka proses lelang juga dapat dibatalkan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00