15 Tahun Perjanjian Damai Aceh Harus Dijaga

KBRN, Lhoksukon: Panglima Kodam Iskandar Muda (Pangdam IM) Mayjen TNI Hassanuddin mengingatkan agar perdamaian Aceh yang telah berusia 15 tahun harus tetap dijaga kedamaiannya. 

"Harapan kita dengan adanya perdamaian ini Aceh ke depan bisa bangkit dan maju, Mari secara bersama-sama menjaga perdamaian yang selama ini sudah berjalan sudah baik, khususnya di Aceh," harapnya dialog kebangsaan dalam rangka kegiatan serbuan teritorial Kodim 0103/Aceh Utara di jajaran Korem 011/Lilawangsa, di Desa Bukit Linteung, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Sabtu (15/8/2020).

“Banyak hal tanggung jawab moral bagaimana mensejahterakan masyarakat Aceh kedepan, termasuk menjaga kesehatan kita semua seluruh masyarakat yang ada di Aceh dalam menghadapi COVID-19 melakukan kebiasan baru menuju new normal,” tambahnya.

Diketahui, perjanjian damai yang tertuang dalam MOU Helsinki merupakan salah satu perundingan yang dilaksanakan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang dilaksanakan di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005.

Sementara itu, Wali Nangroe Aceh Malik Mahmud Al-Kaitar mengatakan selama ini masyarakat Aceh menanyakan realisasi butir-butir MoU perjanjian Helsinki.

Menurutnya, ada beberapa butir yang belum selesai.  Malik Mahmud  yang ikut menandatangani kesepakatan perjanjian MoU antara GAM-RI berjanji tetap memperjuangkannya yaitu setiap ada kesempatan bertemu dengan petinggi-petinggi pemerintah Indonesia untuk membahas tentang poin-poin perjanjian tersebut.

“Kita selalu membicarakan masalah Aceh apa yang belum terlaksanakan, saya melihat keadaan terkadang kita merasa kecewa, tetapi kita melihat pemerintah Indonesia ada masalah tersendiri. Karena ada pihak-pihak segelintir yang tidak senang terhadap kita, atau perdamaian yang masih mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang seharusnya diambil oleh pemerintah pusat terhadap Aceh,”tuturnya.

Ia megapresiasi baiknya hubungan dengan TNI/Polri yang cukup aman. Malik Mahmud berharap Pangdam Iskandar Muda dan Kapolda Aceh agar menyuarakan aspirasi masyarakat aceh ini ke pemerintah pusat. Hal itu lantaran  sudah banyak hal yang sudah dilakukan untuk mencapai perdamaian aceh hingga tingkat Dunia.

"Saya bersama Mualim sudah beberapa kali menjumpai Presiden di Istana Negara guna menyampaikan aspirasi masyarakat Aceh. Pada intinya persoalan ini tetap berjalan, namun masih dalam proses. Terlebih saat ini sedang dilanda COVID-19."ungkapnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00