DPRD Kota Cimahi Dukung Penolakan Omnibus Law

Buruh unjukrasa tolak RUU Omnibus Law di Cimahi (Foto:Amelia Hastuti/RRI)

KBRN, Cimahi: Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Seluruh Cimahi atau AGRESI, menggelar demonstrasi menolah Rancangan Undang Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law di depan Gedung DPRD Kota Cimahi, Jalan Djulaeha Karmita Cimahi, Senin (10/8/2020).

Massa buruh itu sejak pagi mulai bergerak dari kawasan Industri Cimahi Selatan, dengan melakukan konvoi sepeda motor dipandu sebuah mobil komando hingga tiba di Kantor DPRD Kota Cimahi.

Demonstran mendapat pengawalan ketat dari anggota Polres Cimahi dan Satbrimob Polda Jawa Barat.

Selama di perjalanan hingga tiba di gedung DPRD Kota Cimahi, sejumlah aktivis buruh melakukan orasi tentang penolakan Omnibus Law Ciptaker.

Sementara sebagian demonstran lainnya mengayunkan berdera-bendera organisasi buruh yang mereka bawa.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Cimahi, Edi Suherdi kepada RRI mengklaim, aksi ini mereka gelar karena rasa keprihatinan atas tidak adanya kepedulian dari pemerintah maupun DPR RI terhadap nasib dan masa depan buruh di Indonesia.

"Kami minta satu fatwa dari DPRD Kota Cimahi tentang RUU Omnibus Law, karena saat ini di DPRI  RI masih tetap dilakukan pembahasan tentang Omnibus Law. Walaupun Pak Jokowi (Presiden RI) sudah menyatakan kepada tiga konfederasi besar di tingkat nasional bahwa pembahasan Omnibus Law ditunda. Namun sampai saat ini belum ada pencabutan tetapi hanya ditunda," ujarnya.

Menurut Edi, pihaknya melalui Gekanas Aliansi, meminta kepada DPR RI agar RUU Omnibus Law khususnya tentang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan tidak dibahas lagi alias dikembalikan kepada UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Karena di RUU Omnibus Law di Klaster ketenagakerjaan banyak degradasi peraturan yang menyimpang dari ketentuan konstitusi negara. Contohnya tenaga kerja asing bebas diposisikan di  bagian apapun di seluruh Indonesia, tanpa ada syarat-syarat tertentu. Kemudian mengenai pasal 156 UU Nomor 13 tahun 2003 mengenai pesangon terkena degradasi juga bahwa dari 9 bulan upah menjadi 5 bulan upah," demikian klaim Edi selanjutnya.

Kemudian mengenai UU Jaminan Sosial, ketika RUU ini digabung menjadi Omnibus Law, menurut Edi, otomatis UU tentang jaminan sosial baik itu DJS maupun BPJS akan hilang termasuk UU nomor 2 tahun 2004 tentang perselisihan hubungan industrial akan terkena degradasi dan keluar.

"Selanjutnya mengenai kepastian upah dan nanti dengan adanya RUU itu upah dikembalikan kepada pasar artinya negosiasi antara pekerja dengan pengusaha. Ini akan menghilangkan kepastian dari dewan pengupahan, rekomendasi dari Wali Kota dan Gubernur itu akan hilang. Artinya upah hanya dinegosiasikan antara pekerja dan pengusaha. Yang lebih ekstrim lagi, outsourcing akan bebas dilaksanakan," sebutnya.

Anggota DPRD Kota Cimahi Kania Intan Puspita menyatakan, DPRD Kota Cimahi mendukung penolakan pembahasan RUU Omnibuslaw.

"Kami siap menandatangani petisi penolakan pembahasan RUU dilanjutkan. Besok akan digelar pertemuan dengan perwakilan buruh untuk serah terima petisi tersebut," ujarnya.

Kania mengaku cukup khawatir, aksi demo di tengah kondisi pandemi Covid-19 karena dapat terjadi penyebaran virus Corona.

"Khawatir ada potensi penyebaran virus karena pandemi Covid tengah berlangsung sehingga kami imbau buruh dan pekerja tetap menerapkan protokol kesehatan. Meski demikian, kami pun tetap menerima massa aksi untuk menampung aspirasi," ucapnya.​​​

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00