ASN yang Terlibat Pilkada Bakalan Ditindak Tegas

KBRN, Medan: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mendesak Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap netral menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Desember 2020 mendatang. Pemprov Sumut akan menindak tegas ASN yang terlibat politik di Pilkada.

Kabag Penataan dan Pendapatan Daerah Biro Otda dan Kerja Sama Setdaprov Sumut Ahmad Rasyid Ritonga mengatakan, Pemprov Sumut telah mengeluarkan surat edaran yang meminta kepada seluruh ASN untuk tidak ikut terlibat politik jelang Pilkada. Di Sumut sendiri ada 23 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020.

“Dalam rangka pembinaan, kita sudah mengeluarkan Surat Edaran agar ASN tidak terlibat secara politik di Pilkada. Selain itu, kita juga mengeluarkan Surat Edaran agar pemimpin daerah tidak memanfaatkan bantuan sosial untuk kampanye,” katanya usai menghadiri webinar Netralitas dan Kewaspadaan Politisasi ASN dalam Pilkada di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Senin (10/8/2020).

Ia menegaskan, Pemerintah memiliki sanksi tegas terkait netralitas ASN di Pilkada. Berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hukuman bagi pelanggar netralitas ASN dimulai dari teguran tertulis hingga pemecatan tidak hormat.

“Secara berjenjang akan kita lihat pelanggaran yang dilakukan, melihat tingkat kesalahannya. Sanksinya dari teguran tertulis hingga pemberhentian tidak hormat. Jadi, ASN tidak boleh main-main,” tegas Rasyid.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan sampai saat ini masih ada ASN yang terlibat politik jelang Pilkada. Begitu juga dengan kepala daerah, menurutnya masih ada yang memanfaatkan ASN untuk membantunya memenangkan Pilkada.

Penyebab terjadinya pelanggaran netralitas menurut hasil survei Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, KASN tahun 2018 yang terbesar adalah motif mendapatkan jabatan, materi dan proyek sebesar 43.45 persen.

“Itu masih ada saja sampai saat ini, berbondong-bondong menjadi tim sukses dan bila menang berharap mendapat jabatan. Ini jangan terjadi lagi. Jangan sampai ASN terlibat jadi tim sukses karena itu membuat Pilkada tidak demokratis dan tidak adil,” ujar Tjahjo Kumolo saat memberikan arahan pada webinar yang diikuti pemerintah provinsi se-Indonesia dan beberapa pemerintah kabupaten/ kota.

Berdasarkan penjelasan salah satu sumber webinar, Komisioner KASN Bidang Nilai Dasar Kode Etik Kode Prilaku dan Netralitas, Arie Budhiman, hingga Juli 2020, ada 456 laporan terkait netralitas ASN dan 344 yang terbukti melanggar. Hanya saja baru 189 kasus yang sudah ditindaklanjuti. Menurut Arie, angka tersebut masih kecil walau ada peningkatan yang signifikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Yang sudah ditindaklanjuti itu 54,9%. Itu sebenarnya masih kurang walau bila dibandingkan dengan tahun lalu cukup signifikan (tahun lalu baru mencapai 38 persen). Top 5 jabatan ASN yang melanggar itu jabatan pimpinan tinggi (27.6 persen), fungsional (25.4 persen), administrator (14.3 persen), pelaksana (12.7 persen), camat/lurah (9 persen). Jadi, ini perlu kita waspadai bersama,” terang Arie.

Sementara Kepala Bawaslu RI, Abhan, berharap lembaga-lembaga negara dan masyarakat semakin ketat mengawasi tindak-tanduk kepala daerah dan ASN menjelang Pilkada, agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan. Menurutnya Pilkada yang demokratis akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan pemerintahan yang lebih baik lagi.

“Bila sejak Pilkada ASN sudah terlibat, maka pemenang memiliki utang budi atau apapun itu yang perlu diberikan kepada ASN, entah itu jabatan, proyek, materi dan lainnya. Ini akan membuat pemerintahan tidak sehat. Ini akan menghambat pemerintah yang profesional. ASN siapapun kepala daerahnya harus tetap menjunjung tinggi profesionalitas,” tegas Abhan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00