Menolak Pembangunan Tower, Warga Kertosari Selatan Demo

KBRN, Ponorogo: Sosialisasi minim dan hanya mencakup sebagian kecil warga berbuntut pada penolakan. Warga kompak menolak pembangunan pemancar atau tower telekomunikasi di RT04/RT03 Kertosari Selatan, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Ponorogo, Jawa Timur.

Sebagian besar warga RT 04 menolak lantaran dinilai akan merugikan mereka. Puluhan warga demo menyampaikan aspirasi di Kantor Kelurahan Kertosari, Ponorogo, Rabu (15/07/2020).

“Demo ini merupakan yang kedua. Januari lalu, kami pernah berdemo, lurah menjanjikan untuk mengawal aspirasi masyarakat. Tapi kenyataannya, IMB tower malah dikeluarkan oleh Dinas Perizinan Ponorogo. Keinginan dan tuntutan kami tetap sama, tower tidak boleh didirikan di lingkungan kami,” kata Ketua RT4/RT3 Dudin Siswanto di Kantor Kelurahan Kertosari, Ponorogo, Rabu (15/7/2020).

Selain minimnya sosialisasi, warga khawatir dengan dampak jangka panjang kehadiran tower di tengah permukiman. Warga khawatir pada radiasi yang ditimbulkan dari pemancar dan berpotensi menyebabkan menurunnya harga tanah di lokasi sekitar.

“Ini daerah padat penduduk dan sinyal di sekitar daerah sini sudah bagus, tidak ada alasan mendirikan tower di sini. Ini yang ada hanya memecah kerukunan warga Kertosari,” ujar Dudin.

Di samping itu, lanjut Dudin, warga merasa janggal terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena warga sudah melayangkan surat keberatan melalui Camat Babadan dan Lurah Kertosari.

Sedangkan, Pihak Dinas Perijinan (DPMPSTP) Ponorogo telah mengonfirmasi bahwa pihaknya memang menerbitkan IMB tower.

“Memang IMB tower sudah ada, tapi kami ini OPD administratif. Izin yang kami keluarkan itu berdasar dari permohonan OPD teknis, yaitu Dinas PUPR dan DLH (Dinas Lingkungan Hidup),” terang Reni selaku ASN DPMPTSP Ponorogo.

Sementara itu, Camat Babadan Suseno membenarkan adanya surat keberatan dari warga. Suseno menjelaskan, akan menjadwalkan pertemuan dengan perwakilan warga untuk mediasi.

“Kita agendakan pertemuan dengan perwakilan warga. Kita akan hadirkan pihak pihak terkait seperti Dinas PUPR, DLH, dan DPMPTSP. Pengembang pun akan kita hadirkan. Kita akan cari penyelesaian yang terbaik untuk masalah ini,” kata Suseno.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00