Begini Nasib Si Pejabat Goyang Tik Tok

Pejabat Bondowoso goyang Tik Tok di atas meja kerja dengan seorang perempuan, akhirnya dicopot dari jabatannya (Dok. Istimewa/memoindonesia)

KBRN, Bondowoso: Bupati Bondowoso Salwa Arifin resmi mencopot jabatan Harry Patriantono, sebagai Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga (Disparpora).

Bupati Salwa terpaksa mencopot jabatan Harry karena aksinya menari "Tik Tok" di atas meja kerja bersama dengan seorang perempuan.

Informasi pencopotan jabatan disampaikan langsung Bupati Salwa kepada awak media, Rabu (15/7/2020).

Sebelumnya, Harry dipertemukan dengan majelis kode etik yang diketuai oleh Wakil Bupati Bondowoso, Irwan Bachtiar Rahmat.

Salwa menjelaskan, sanksi pencopotan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada.

Bahkan, keputusan itu mendapat apresiasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Karena, KASN menganggap pihaknya cepat dalam menangani masalah tersebut.

"Sanksinya yaitu pencopotan dari jabatan. Sanksi itu dapat respon, apresiasi dari KASN karena sudah sesuai," jelas Bupati kepada awak media di Pendopo Bupati, Rabu (15/7/2020).

Bupati Bondowoso Salwa Arifin dan Wakil Bupati Irwan Bachtiar Rahmat (RRI/M. Samsudi)

Setelah dicopot sebagai Kadisparpora, Harry digeser sebagai Staf Bagian Umum.

Adapun sebagai penggantinya, akan naik Sekretaris Disparpora, Retno Wulandari. 

Bupati menjelaskan, banyak hal yang dipertimbangkan sebelum menjatuhkan sanksi tersebut.

"Berdasarkan beberapa aturan dan beberapa pasal. Termasuk mungkin sudah terulang dua kali. Itu diantaranya," lanjutnya. 

Dari kasus tersebut, Bupati mengimbau kepada semua ASN di lingkungan kerja Bondowoso dan OPD yang lain agar tidak terjadi kasus serupa.

Mestinya, sebagai pelayanan masyarakat mereka menjaga kode etik dan sopan santun. 

Sementara itu, Wakil Bupati Irwan Bachtiar Rahmat menambahkan, sekalipun jabatan telah diturunkan namun pangkatnya masih tetap yakni Golongan 4C, Pembina Utama Muda. 

"Pangkat tetap, jabatannya yang dicopot," jelas Wabup Irwan. 

Ia memastikan, yang bersangkutan tidak bisa mengikuti lelang jabatan yang rencananya akan dilakukan Pemkab setempat terhadap 11 OPD yang dijabat Pelaksana Tugas (Plt). Karena memang terdapat sejumlah persyaratan yang tak bisa masuk. 

"Tidak bisa, kita juga sudah punya catatan. Selain itu, usianya tak bisa. Karena open bidding itu juga harus menduduki jabatan," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00