Biaya Rapid Test Rp150 Ribu, Faktanya?

KBRN, Madiun: Kementerian Kesehatan menetapkan batas tertinggi biaya rapid test atas permintaan sendiri sebesar Rp150 ribu per orang, yang tertuang dalam Surat Edaran nomor HK.02.02/I/2875/2020 mengenai Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi, dan ditandatangi oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Bambang Wibowo, tertanggal 6 Juli 2020.

Hanya saja sampai saat ini, masih terdapat rumah sakit yang masih menerapkan biaya rapid test diatas ketentuan tersebut. 

Seperti dialami Andriati, salah seorang warga Kelurahan Banjarejo, Kota Madiun. Untuk keperluan bepergian ke Manado, ia harus memenuhi persyaratan menjalani rapid test.

“Saya kemarin Rapid Test di rumah sakit islam (RSI) Madiun itu biayanya Rp380 ribu per orang untuk keperluan bepergian. Kami kemarin ada tiga orang, suami, ibu dan saya sendiri. Totalnya ya hampir Rp1,2 juta. Kalau menurut saya ya memberatkan,” kata Andri kepada RRI, Rabu (8/7/2020). 

Ia melakukan rapid test bersama suami dan ibunya pada Senin (6/7/2020) di RSI Madiun, bersamaan dengan dikeluarkannya SE tersebut. Saat itu ia dikenakan biaya Rp380 ribu per orang, sehingga total biaya yang dikeluarkan seluruhnya mencapai Rp1.140.000 untuk tiga orang.

“Beli tiket sudah mahal, belum lagi biaya rapid test. Kemarin juga ada orang disamping saya yang mengeluh, kok mahal sekali. Kalau bisa ya diturunkan lah biayanya atau bahkan gratis. Di musim pandemi ini kan banyak sekali pengeluaran, padahal pendapatan nggak ada,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak RSI Madiun belum dapat memberikan keterangan terkait adanya SE tersebut. Bahkan, biaya rapid test masih menerapkan tarif lama yakni Rp.380 ribu per orang, termasuk konsultasi dokter. Kemudian RSI juga memberikan program khusus bagi santri, guru, pelajar, ustad dan ustadzah yang ingin melakukan rapid test dengan biaya sebesar Rp185 ribu per orang.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes dan KB) Kota Madiun, dr. Agung Sulistya Wardani mengakui, terbitnya SE tersebut justru sebagai bentuk standarisasi biaya rapid test. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi dibingungkan soal biaya. Sebab kondisi di lapangan saat ini tarif rapid test bervariasi.

“Jadi kalau ada SE Kemenkes ya suatu hal yang bagus untuk standarisasi biaya. Karena kan ada yang ring tarifnya tinggi, ada yang murah. Mungkin dalam kondisi seperti ini kalau boleh dikatakan jangan sampai dikomersialisasi. Kalau ada yang berkeluh ke kita ya kita baru akan menegur,” kata Wardani.

Seperti diketahui, SE terkait Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi ditujukan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan pemberi layanan rapid test antibodi agar tarif yang ada dapat memberikan jaminan bagi masyarakat. Adapun dalam SE tersebut juga disampaikan bahwa pemeriksaan rapid test antibodi dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00