Rakyat Tercekik Iuran BPJS yang Mahal

Masyarakat mengurus BPJS Kesehatan (Ilustrasi/Dok. Istimewa)

KBRN, Palangka Raya: Penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan per 1 Juli 2020 dikeluhkan masyarakat. Hal ini diungkapkan salah seorang warga Palangka Raya, Amirudin.

Menurutnya, dalam keadaan ekonomi tak menentu seperti saat ini,  masyarakat sudah sangat terbebani. Ditambah adanya masalah baru, otomatis akan menyulitkan masyarakat dalam membayar iuran penyesuaian BPJS yang dikenakan per jiwa.

“Saat ini kita sedang menghadapi Corona dengan perekonomian tak menentu. Ditambah ada kenaikan iuran, jelas kami keberatan,” Kata Amir kepada RRI, Jumat (3/7/2020).

Ia menyarankan, untuk mengatasai defisit anggatan yang dialami BPJS kesehatan, seharusnya pemerintah mencari terobosan baru.

Salah satunya menaikkan pajak bea cukai atau kegiatan ekspor dan impor. Ini dinilai lebih dapat menutupi kerugian negara.

Di tempat terpisah, Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Mukarramah, menyesalkan penyesuaian tarif BPJS Kesehatan.

Karena selama pandemi Corona, pendapatan masyarakat sektor informal menurun drastis. Bila kebijakan ini dipaksakan, dirinya khawatir tunggakan iuran peserta mandiri akan meningkat.

“Pemerintah sebaiknya menunda kebijakan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan sampai pandemi Corona berakhir. Lebih baik mempertahankan iuran lama ketimbang membuat kebijakan yang justru mendapat penolakan warga. Apalagi keputusan mahkamah agung sudah sangat jelas menganulir keputusan pemerintah menaikkan iuran BPKS,” ujarnya.

Seperti diketahui, penyesuaian iuran BPJS Kesehatan terbaru dari Pemerintah adalah : untuk kelas I dikenakan Rp150 ribu, kelas II Rp100 ribu, dan kelas III tidak berubah, tetap Rp25. 500.

Tarif kelas III tidak berubah sebab mendapatk subsidi dari pemerintah. Padahal besaran iuran aslinya adalah Rp42 ribu.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00