285 JCH Asal Bukittinggi Gagal Laksanakan Ibadah Haji

KBRN, Bukittinggi : Menteri Agama Fachrul Razi telah memastikan bahwa keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dibatalkan sesuai Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 Hijriah. Sesuai amanat undang-undang, selain mampu secara ekonomi dan fisik, kesehatan, keselamatan, dan keamanaan jemaah haji harus dijamin dan diutamakan, sejak dari embarkasi atau debarkasi, dalam perjalanan, dan juga saat di Arab Saudi.

Demikian disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Bukittinggi, Kasmir, Rabu (3/6/2020), Menurut dia, pihaknya tentu harus mengikuti aturan dan menjalankan semua keputusan yang telah diumumkan Menteri Agama RI Fakhrul Razi.

“Keputusan ini diambil tentu telah melalui kajian yang matang dalam menghadapi Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia. Mudah- mudahan hal ini yang terbaik dalam rangka menjaga jiwa yang mesti harus diutamakan,” terangnya.

Menurut Kasmir, Kemenag telah melakukan kajian literatur serta menghimpun sejumlah data dan informasi tentang haji di saat pandemi di masa-masa lalu. Didapatkan fakta bahwa penyelenggaraan ibadah haji pada masa terjadinya wabah menular telah mengakibatkan tragedi kemanusiaan, di mana puluhan ribu jemaah haji menjadi korban.

Tahun 1814 misalnya, saat terjadi wabah Thaun, tahun 1837 dan 1858 terjadi wabah epidemi, 1892 wabah kolera, 1987 wabah meningitis. Pada 1947, Menag Fathurrahman Kafrawi mengeluarkan Maklumat Kemenag No 4/1947 tentang Penghentian Ibadah Haji di Masa Perang.

Selain soal keselamatan sambung Kasmir, kebijakan diambil karena hingga saat ini Saudi belum membuka akses layanan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441 Hijriah/2020 Masehi. Akibatnya, Pemerintah tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan dalam pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah. Padahal persiapan itu penting agar jemaah dapat menyelenggarakan ibadah secara aman dan nyaman.

“Waktu terus berjalan dan semakin mepet. Sesuai rencana awal, keberangkatan kloter pertama Bukittinggi pada 26 Juni 2020 ini. Artinya, untuk persiapan terkait visa, penerbangan, dan layanan di Saudi tinggal beberapa hari lagi. Belum lagi ditambah keharusan karantina 14 hari sebelum keberangkatan dan saat kedatangan. Padahal, akses layanan dari Saudi hingga saat ini belum ada kejelasan kapan mulai dibukanya,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah, Tri Andriani Djusair, menyebutkan, untuk Kota Bukittinggi sesuai kloter tahun 2020 ini, ada sebanyak 296 calon jemaah haji. Hingga saat ini, baru 285 yang sudah melunasi ONH.

“Namun dengan keputusan ini, tentu 296 CJH Bukittinggi terpaksa ditunda keberangkatannya hingga 2021. Insya Allah ada hikmah dibalik ini,” ulasnya.

Seiring keluarnya kebijakan pembatalan keberangkatan Jemaah ini sambung Tri Andriani Djusair, jemaah haji reguler dan khusus yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) tahun ini akan menjadi jemaah haji pada tahun 1441 Hijriah/2020 Masehi.

“Setoran pelunasan BIPIH yang telah dibayarkan akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Nilai manfaat dari setoran pelunasan itu juga akan diberikan oleh BPKH kepada jemaah paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama penyelenggaraan haji 1441 Hijriah/2020 Masehi. Setoran pelunasan BIPIH ini juga dapat diminta kembali oleh jemaah haji,” ungkapnya.

Kementrian Agama Kota Bukittinggi mengimbau kepada seluruh Jama’ah Kota Bukittinggi untuk menerima keputusan ini dengan lapang dada, mari kita yakini bahwa hal ini merupakan rencana/ skenario Allah SWT.

“Semoga di balik hal ini ada hikmah terbaik bagi kita semua. Antara lain agar Jama’ah lebih matang dan fokus dalam mendalami ilmu manasik, sebab pada masa pandemi Covid-19 ini bimbingan manasik dilakukan dalam segala keterbatasan,” tuturnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00