Data Kemiskinan Keliru, Penyaluran Ribuan Bansos Nyasar

KBRN, Situbondo: Pemerintah Kabupaten Situbondo menemukan penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos) nyasar atau salah sasaran pada 9 ribu kepala keluarga dengan status tidak miskin. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Situbondo Tri Cahya Setianingsih menyatakan, kesalahan data miskin berasal dari Kemensos, hingga mengakibatkan ribuan kepala keluarga miskin yang berhak menerima, justru tidak mendapatkan bantuan di tengah pandemi COVID-19.

"Sekitar 9.000 keluarga yang tercantum sebagai penerima bantuan sosial Kemensos, justru statusnya keluarga tidak miskin, sehingga masih salah sasaran," kata Tri usai menggelar rapat bersama Komisi III DPRD Situbondo, Rabu (3/6/2020).

Tri mengatakan, telah berupaya menyandingkan Data Terpadu Daerah Analisis Kemiskinan Partisipatif (DTD-AKP) yang merupakan basis data daerah dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos RI, namun belum juga menemukan kesesuaian.

"Kita terus berupaya menyandingkan basis data yang kita miliki yaitu DTD-AKP dengan DTKS Kemensos, tapi belum bisa. Buktinya bantuan dari Kemensos banyak yang salah sasaran. Kalau DTD-AKP kita kan di update setiap tahun," bebernya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Situbondo Bashari Sonhaji mengapresiasi, DTD-AKP milik pemkab sebagai bentuk tanggungjawab agar tidak salah sasaran saat memberikan bantuan sosial, apalagi di tengah pandemi COVID-19.

"DTD-AKP yang setiap tahun diverifikasi dan validasi, seharusnya disambut baik oleh desa. Sehingga membantu pemkab untuk memperbaiki data Kemensos. Tapi sayangnya tidak semua desa menyambut baik DTD-AKP," ujarnya.

Selain itu, politisi PKB ini juga mendorong pemerintah agar memfasilitasi warga yang belum memiliki KTP. Sebab banyak orang miskin yang belum menerima bantuan diantaranya karena tak memiliki kartu identitas.

"Saya ingin mengusulkan, setiap desa mendata warganya yang belum ber-KTP, dan kemudian mengusulkan ke dinas terkait untuk difasilitasi," pungkasnya.

Pantauan RRI, di tengah pandemi COVID-19 banyak bantuan yang dikucurkan kepada warga terdampak COVID-19. Bantuan tersebut bervariasi, ada yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD.

Besaran bantuan juga bervariasi, ada yang Rp600.000 setiap bulannya, ada juga yang Rp200 ribu. Bantuan dibagikan setiap bulan, selama 3 bulan berturut-turut.

Namun, masih banyak warga miskin yang seharusnya menerima, justru tidak menerima. Mereka terkendala syarat administrasi kependudukan, seperti KTP dan KK. Namun sebagian besar alasannya adalah salah sasaran.

(Ilustrasi, foto: Antara).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00