Penutupan Bandara NTB Dinilai Tidak Tepat

(ANTARA)

KBRN, Mataram: Kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan penutupan Bandara Internasional Lombok (BIL) mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2020 dinilai sangat tidak relevan. Pasalnya hal itu memiliki multiplier efek yang sangat besar bagi pariwisata dan ekonomi masyarakat.

Anggota Komisi II DPRD NTB Fraksi Gerindra Haji Haerul Warisin menegaskan bahwa kebijakan itu sangat tidak baik di tengah sengkarut kehidupan dan perekonomian masyarakat. 

"Kebijakan ini harus dikaji ulang sebab efek dominonya sangat besar bagi pariwisata dan ekonomi masyarakat," katanya, Sabtu (30/5/2020).

Ia mengatakan, penerbangan seharusnya tetap beroperasi dengan beberapa konsekuensi yang harus dipatuhi oleh para pengguna jasa penerbangan. Penerapan protokol Covid-19 hal utama yang dikedepankan sehingga pihak-pihak yang akan terbang adalah benar-benar sehat.

"Di sini para penumpang hasil swabnya negatif yang ditunjukkan dengan surat sehat negatif covid-19 yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau yang berwenang. Jika batuk, flu atau kurang sehat maka otomatis tidak boleh terbang atau diberikan ijin," paparnya.

Haerul Warisin menambahkan, penerbangan orang dengan protap kesehatan yang optimal adalah langkah yang perlu ditempuh dalam menggeliatkan dan menggairahkan ekonomi masyarakat.

"Kita optimis jika ada penerbangan maka pariwisata, kuliner dan lainnya akan ikut tergerak. Jadi kita minta gubernur agar mengkaji kembali kebijakan penutupan bandara internasional Lombok," tandasnya.

Sebagai wakil rakyat, pihaknya tidak sependapat dengan penutupan bandar karena berdampak luas bagi pendapatan masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Doktor Zulkieflimansyah mengatakan untuk  mengantisipasi meluasnya penularan Virus Covid-19 gelombang kedua, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebelumnya berencana untuk menutup operasional Bandara Internasional Lombok (BIL). 

Namun, kebijakan tersebut terkendala aturan dari otoritas Pemerintah Pusat, yang tidak membolehkan penutupan bandara karena dikhawatirkan ada pendaratan darurat.

“Aturan bandara itu tidak boleh ditutup, tapi penerbangan bisa ditiadakan, ini kan bahasanya beda, karena kalo bandara ditutup takutnya kalo ada penerbangan yang tiba-tiba harus mendarat dan kita menutup bandara, itu yang enggak boleh," sebutnya.

Terkendala aturan tersebut, kebijakan untuk mencegah meluasnya penularan Virus Covid-19 kemudian disiasati dengan kebijakan pembatasan penerbangan, dengan teknis pemberlakuan syarat khusus.

Syarat khusus yang dimaksud yaitu bagi siapa saja yang akan masuk wilayah NTB diwajibkan membawa surat keterangan pemeriksaan swab negatif dengan masa berlaku selama tujuh hari. Melebihi masa kadaluarsa tersebut tidak akan diperbolehkan untuk memasuki wilayah NTB.

“Jadi nanti yang datang ke sini dilakukan pembatasan penerbangan. Siapa saja yang ingin datang ke NTB karena supaya kita hati-hati, harus membawa surat keterangan pemeriksaan swab negatif,” tegasnya.

Pemeriksaan penumpang di Bandara akan dilakukan dengan sangat ketat, kalau tidak ada surat keterangan swab negatif selama tujuh hari masa kadaluarsa maka dipastikan tidak boleh memasuki wilayah NTB. Syarat khusus tersebut juga diberlakukan sama terhadap warga NTB yang akan keluar daerah.

Sebelumnya, berdasarkan rapat terbatas bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan daerah membahas kebijakan yang akan diambil terkait kelanjutan penanganan Covid-19 di NTB pada Selasa (26/5/2020), pemerintah Provinsi NTB menyiapkan dua opsi ke depan untuk dapat meminimalkan penularan virus corona, yakni swab terhadap setiap orang yang masuk ke NTB dan menutup akses masuk ke NTB.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00