Keluarga Gubernur NTB Garap Proyek Masker Dibantah

KBRN, Mataram: Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mengengah (UMKM) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Wirajaya Kusuma membantah, tudingan adanya keluarga Gubernur NTB mengerjakan pekerjaan maskerisasi hingga ratusan lembar dalam program JPS Gemilang.

“Tuduhan terhadap adanya keluarga Gubernur NTB mengerjakan maskerisasi tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena yang terikat dengan pihak Dinas dalam pengerjaan maskerisasi itu adalah UKM-UKM yang memang memiliki persyaratan secara adminstratif, sesuai ketentuan peraturan perundangan dalam menangani Covid19, dengan menggunakan anggaran tidak terduga,” kata Wirajaya yang juga mantan Plt Walikota Bima ini kepada wartawan, Jumat (29/5/2020).

Wirajaya menyatakan, dalam pembuatan masker melibatkan sekitar 135 UKM tersebar di Provinsi NTB dan telah mendaftar secara resmi di pihak Dinas Koperasi dan UMKM dengan melampirkan SIUP, TDP dan NPWP serta buku tabungan rekening atas nama UMKM itu.

“Setelah dilakukan tahapan seleksi, hanya ada sekitar 125 UMKM yang memiliki kelengkapan adminstratif sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Pada tahap pertama, menurutnya, melibatkan sekitar 31 UMKM dengan jumlah total masker yang dibuat adalah sekitar 100 ribu masker, dan pengerjaan tahap pertama itu selesai bahkan telah dilakukan SPJ dan diserahkan ke BPKAD.

“Kemudian pada tahap kedua dibuatkan sekitar 845 ribu lembar masker dengan melibatkan sekitar 79 UMKM dan sedang dalam proses penyelesaian SPJ nya,” timpalnya.

Dikatakan, khusus di Kabupaten Sumbawa sendiri, pengerjaan masker diserahkan kepada UMKM dengan nama Family Taylor serta beberapa UMKM lainnya, yang tersebar hingga ke Kota Bima.

“Jadi tidak benar ada nama keluarga Gubernur NTB terlibat di dalam pembuatan masker ini. Apalagi sampai dituding ratusan ribu masker, itu jelas merupakan sebuah fitnahan yang tidak berdasar. Sebab satu UMKM itu hanya diberikan jatah maksimal sampai 40 ribu masker saja. Silahkan bisa dilihat data-datanya di bidang UMKM,” ujarnya.

Pihaknya mengaku bersikap terbuka atas program pembuatan masker digawangi leading sector-nya. Apalagi, Gubernur NTB sudah secara tegas melarang adanya pihak keluarga atau yang mengatasnamakan tim suksesnya terlibat dalam program maskerisasi ini.

Bahkan, lanjutnya, sudah menjelaskan atau mengklarifikasi soal program pembuatan masker ini kepada Lembaga DPRD NTB.

“Kepada pihak Reskrimsus Polda NTB pun sudah kami berikan penjelasan terkait dengan hal ini, bahkan semua dokumen-dokumen terkait dengan program ini sudah kami perlihatkan. Bahkan tidak hanya itu, mereka sudah langsung melakukan cross check ke lapangan terkait dengan hal ini,” terangnya.

Diduga, ada banyak kepentingan dari oknum-oknum tertentu yang ingin masuk ke dalam program pembuatan masker ini.

“Bahkan ada yang datang kepada kami meminta untuk mengakomodir dan membayar pembuatan masker yang telah dibuatnya terlebih dahulu sebanyak 100 ribu sekian masker. Dan setelah kami cross check, nama oknum itu tidak terdaftar di dalam list UMKM yang terdata oleh pihak Dinas. Sehingga permohonannya itu tidak bisa kami penuhi," tuntasnya. 

(Foto: Koran Tempo)

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00