Ribuan Pekerja Kena PHK, Disnaker Bali Perjuangkan Kartu Pra Kerja

KBRN, Denpasar: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) se-Indonesia untuk segera melaporkan jumlah pekerja yang berhak menerima bantuan kartu pra-kerja. Utamanya para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau dirumahkan akibat virus corona atau covid-19.

Menindaklanjuti instruksi tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Propinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda dihubungi RRI Minggu, (5/4/2020) mengatakan untuk mendata tenaga kerja tersebut dirinya sudah memerintahkan seluruh kadisnaker di  kabupaten/kota.

“Ia betul kami sedang melakukan pendataan se-Bali dan kami sudah melakukan video conference dengan kadis-kadis se-Bali. Saat ini pun mereka sedang bekerja lembur di rumah masing-masing untuk mendata”, ujarnya.

Ida Bagus Ngurah Arda berjanji akan memperjuangkan nasib tenaga kerja yang di PHK dan dirumahkan tersebut agar dapat memperoleh kartu Pra Kerja dari Pemerintah Pusat. Dijelaskannya, sebelum wabah covid-19, pemerintah pusat awalnya memberikan kartu pra kerja tersebut bagi para pencari kerja, maupun bagi mereka yang ingin meningkatkan kompetensinya. Namun dengan situasi saat ini skema pemberian kartu pra kerja tersebut diubah dan akan diprioritaskan bagi mereka yang terkena PHK maupun dirumahkan.

“Dengan terjadinya covid ini skema kartu pra kerja itu berubah, dan akan diprioritaskan bagi yang kena PHK dan dirumahkan. Makanya sekarang kita terus kejar data-data itu”, tegasnya.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah mengubah kebijakan Kartu Pra-kerja untuk mewadahi para karyawan yang terkena PHK atau dirumahkan, para pekerja harian yang kehilangan penghasilan, dan para pengusaha mikro yang kehilangan pasar atau kehilangan omzet.

Pekerja yang mengalami PHK dan dirumahkan bisa mengakses program Kartu Pra-kerja sepanjang memenuhi persyaratan. Syaratnya penerima Kartu Pra-kerja berusia di atas 18 tahun, mengalami PHK atau dirumahkan. Nantinya, penerima program dapat mengikuti pelatihan yang disyaratkan industri yang ada dalam layanan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER).

Terkhusus untuk Bali berdasarkan data yang telah disetorkan kabupaten/kota kepada Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Propinsi Bali tercatat 5.913 pekerja yang terkena PHK atau rumahkan baik di sektor formal maupun informal. Jumlah tersebut dipastikan akan terus bertambah mengingat saat ini pendataan masih terus dilakukan para petugas.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00