Serikat Buruh Batam Tolak RUU Omnimbus Law

KBRN, Batam : Ratusan buruh perusahaan dari seluruh serikat pekerja melakukan aksi demonstrasi didepan kantor DPRD Batam. Mereka membawa spanduk dan poster yang berisikan penolakan terhadap RUU Omnimbus Law. 

Melalui pengeras suara, Ketua DPC F- Lomenik SBSI Kota Batam, Muhammad Zulkifli menyampaikan RUU Omnibus Law yang merupakan usul pemerintah dalam minggu ini akan dibahas oleh DPR RI, buruh merasa suara rakyat di daerah harus didengar oleh pemerintah pusat bukan menghapus UU yang ada dengan alasan fleksibilitas bagi investasi. RUU Omnimbus Law menyinggung 74 UU yang berlaku tidak perlu gubris, satu diantaranya adalah UU Ketenagakerjaan UU No. 13 Tahun 2003. 

Kaum proletariat menyebut RUU Omnimbus Law sebagai RUU Cilaka atau Cipta Lapangan Kerja yang dianggap mengkerdilkan hak pekerja, dengan menggunakan standar ganda dalam penentuan upah minim padat karya, dan ini sudah berlaku di Bekasi dan Bogor. 

"Justru ketika investasi masuk, jangan mengkebiri hak pekerja, UU Ketenagakerjaan sudah mengakomodir konvensi ILO, kalaupun ada perubahan tentu untuk yang lebih baik, itu yang kami suarakan hari ini melalui DPRD, agar mereka memberikan masukan kepada DPR RI terhadap ancaman RUU Omnimbus Law," ujarnya kepada RRI, Senin (20/1/2020). 

Zulkifli melanjutkan, RUU Cilaka membuat perusahaan dengan mudah merekrut dan memecat tenaga kerja. Perusahaan akan menggunakan sistem kontrak dan outsourcing, sehingga tidak perlu membayar pesangon ketika terjadi pemecatan, jika pekerja tidak memenuhi target produksi, menghilangkan jaminan sosial dan menghilangkan sanksi pidana bagi perusahaan, kemudian sistem pengupahan tergantung jam kerja yang berpotensi beban kerja menjadi dua kali lipat, sedangkan jam produksi hanya separuh dari jam normal bekerja, praktik ini dinilai buruh sebagai perbudakan jaman sekarang. 

Sebelumnya mengenai Omnimbus Law ini pernah diungkapkan oleh Presiden Jokowi saat pelantikan untuk kedua kalinya sebagai presiden pada Oktober 2019 lalu. Omnimbus Law dianggap sebagai payung hukum menyeluruh bagi produk hukum lainnya yang selama ini menghambat investasi. 

Omnimbus Law sering digunakan di negara yang menganut sistem Common Law seperti Amerika Serikat, sedangkan Indonesia menganut sistem Civil Law. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00