Tak Ada Kepastian, Ratusan Pengemudi Ojol Geruduk Gedung DPRD Sumut

KBRN, Medan : Ratusan pengemudi ojek online (Ojol) di Sumatera Utara (Sumut) mendatangi gedung DPRD Sumut, menuntut adanya payung hukum bagi mereka. Pengemudi memandang perlu adanya regulasi untuk mengatur sistem yang dijalankan oleh pihak aplikator. 

Ketua Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Regional Sumatera Utara, Joko Pitoyo mengatakan, pihaknya meminta agar DPRD Sumut menggelar RDP (rapat dengar pendapat) dengan mengundang semua lembaga terkait untuk mencari solusi agar terjadi sinergitas antara Ojol, aplikator dan pemerintah.

Sebab menurutnya, meski berstatus sebagai mitra aplikator, namun para pengemudi merasa diperlakukan seperti buruh.

“Kami ini disebut mitra penyewa aplikasi. Tapi di aplikasi kami dipaksa seperti buruh, ada kewajiban-kewajiban. Perjanjian kemitraan hanya melalui elektronik sehingga kami tidak bisa menolak,” ujarnya saat menyampaikan aspirasi di gedung dewan, Rabu (15/1/2020). 

Joko Pitoyo menegaskan, pengemudi juga menginginkan adanya jaminan keamanan dan kenyamanan serta kesejahteraan yang makin hari makin ditekan pihak aplikator. 

"Handphone punya kami, sepedamotor punya kami, yang tanggung resiko di jalan, dibegal itu kami, resiko kecelakaan juga kami, tapi upah kami makin hari makin ditekan,” ujarnya. 

Dia menjelaskan, berdasarkan Permenhub No 12/2019, tarif yang ditetapkan seharusnya Rp2000/km. Namun karena Permenhub bertentangan dengan UU 22/2009, sehinga tidak ada sanksi bagi aplikasi baru yang harga tarifnya di bawah tarif tersebut.

Selain itu, dia menambahkan, pihak aplikator juga dinilai semena-mena dalam menangguhkan (suspend) akun pengemudi.

“Misalnya kami tidak kerja karena sakit selama 3 hari, maka dihari keempat akun kami disuspend,” tegasnya. 

Aspirasi pengemudi Ojol diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani, Ketua Komisi D DPRD Sumut Anwar Sani Tarigan, Anggota Komisi E DPRD Sumut Berkat Laoly dan Perwakilan Dishub Sumut Agustinus. 

Rahmansyah Sibarani mengatakan, pihaknya akan menajdwalkan rapat dengar pendapat dengan memanggil pihak-pihak terkait. Sementara Anwar Sani Tarigan memastikan DPRD Sumut berpihak kepada para pengemudi. 

Sementara Perwakilan Dishub Sumut Agustinus menegaskan, Pemprov Sumut sampai saat ini tidak pernah mengeluarkan regulasi untuk ojol karena tidak ada dasar hukum yang menyebutkan sepeda motor masuk dalam kendaraan umum atau angkutan penumpang. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00