BPN : 250 Ribu Bidang Tanah di Pandeglang Belum Bersertifikat

KBRN, Pandeglang : Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pandeglang menyebut, sekitar 250 ribu bidang tanah dari total keseluruhan mencapai 600 ribu bidang tanah, belum memiliki sertifikat.

Padahal tahun 2023 mendatang, seluruh bidang tanah di Provinsi Banten terpetakan lengkap. Hal itu seiring dengan program yang sedang dirumuskan Kantor Wilayah BPN Banten.

“Jadi masih banyak potensinya, dan itu harus kami selesaikan dalam kurun waktu 3 tahun ke depan sampai 2023,” ujar Kepala BPN Pandeglang, Agus Sutrisno, Selasa (14/1/2020).

Baca juga : Target Tahun Lalu Meleset, Kuota PTSL Pandeglang Tahun 2020 Berkurang

Dirinya menjelaskan, persoalan yang dihadapi yakni rendahnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi berkas legalitas tanahnya, terutama bagi masyarakat yang tinggal diperdesaan.

“Alasannya kesadaran masyarakat masih kurang dalam mengurus sertifikat. Karena banyak tanah di desa yang mungkin saat ini belum bermasalah. Padahal dikemudian hari, tidak menutup kemungkinan muncul masalah,” terangnya.

Agus juga menilai, peluang memanfaatkan tanahnya untuk kebutuhan ekonomi belum dilihat oleh sebagian besar masyarakat. Padahal jika sudah memiliki sertifikat, proses menggadaikan tanahnya lebih mudah jika masyarakat mengalami persoalan ekonomi yang mendesak.

“Peluang atau potensinya pada saat sudah disertifikat, kan bisa dimanfaatkan untuk pinjaman jika terdesak. Itu belum dilihat oleh masyarakat sejauh itu,” katanya.

Maka dari itu, BPN mendorong tanah masyarakat yang belum bersertifikat, untuk segera didaftarkan. Apalagi kini pemerintah telah menyediakan fasilitas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Untuk Pandeglang saja, tahun ini disediakan kuota sebanyak 57,900 sertifikat di 68 desa yang tersebar di 10 kecamatan.

“Kami mendapat target untuk menyelesaikan 91.000 peta bidang, kemudian untuk sertifikasinya sebanyak 57,900 bidang di 10 kecamatan, meliputi Kecamatan Cisata, Pulosari, Cikeusik, Mandalawangi, Saketi, Bojong, Picung, Cikedal, Cipeucang, dan Labuan,” sebut Agus.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Andi Tenri Abeng menyatakan, pihaknya sedang menyusun rumusan untuk menjadikan Banten Lengkap Terpetakan pada tahun 2023 mendatang.

"Tahun 2023 itu (harus) Banten Lengkap Terpetakan, kami sudah punya road map dan dilaporkan," katanya.

Dia menyadari, hal itu bukan perkara mudah. Mengingat lebih dari 1 juta bidang tanah di Banten juga belum memiliki sertifikat.

"Maka sejak tahun 2017, kami sudah fokus mengupayakan itu. Jadi berapa pertahun yang harus diselesaikan, kami sudah petakan. Apalagi di Banten masih ada sekitar 1,2 juta bidang tanah yang belum bersertifikat," tutupnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00